Emilio F. Quintas
Wacana tentang kekerasan di Timor Lorosae akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan di tingkat lokal maupun pada tingkat nasional, apa lagi mau memasuki ivent terbesar yang secara regular akan terjadi pada tiap lima tahun, yaitu pemilihan Presiden RDTL secara langsung dan pemilihan Anggota Parlamen. event terbesar ini membuat para pemimpin seluruh partai politik yang ada negara ini, mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang isinya cenderung menprovokasi situasi dan melalukan pembodohan politik terhadap hak-hak rakyat maubere tulen. Ini dapat di lihat menyusul munculnya pernyataan politik yang di keluarkan oleh para elite politik yang haus akan kekuasaan. Sehingga ada anggapan bahwa kembali akan terjadi perpecahan di antara sesama orang Timor Lorosae, karena sejarah dan pengalaman telah menunjukan bahwa pernyataan para elite politik sangat mudah memunculkan konflik. Contohnya kejadian yang terjadi dan masih hangat di memori masyarakat kota Dili dan sekitarnya, yaitu pada saat berlangsungnya kampanye pesta demokrasi pada Tanggal 23 Maret sampai Tanggal 6 April 2007 dimana para elite politik dari berbagai partai politik mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cenderung memancing militannya untuk saling bermusuhan. Seperti pada hari kampanye terakhir dari peserta calon presiden RDTL dari partai politik di kota Dili, telah terjadi bentrokan fisik antara militan dan simpatisan masing-masing partai. Contohnya, bentrokan fisik pendukung Partai FRETILIN dengan pendukung Partai Demokrat di berbagai persimpangan jalan di kota Dili. Akibat bentrokan tersebut membuat masing-masing orang akan menggalang massa untuk menciptakan konflik politik berkepanjangan.
Hal ini penting dinyatakan karena kekerasan di negeri kita telah di wacanakan secara tidak adil, rakyat atau mereka yang tidak memiliki kekuasaan politik, ekonomi dan akses informasi (media) di tempatkan sebagai aktor utama kekerasan terjadi. Padahal mereka adalah korban yang sesungguhnya dari proses sosial politik yang dikendalikan oleh para pemimpin(elite-elite politik) baik dari kalangan sipil maupun Militer, yang tampaknya bisa secara semena-mena menjarah ruang-ruang ekspresi sosial masyarakat, yang pada gilirannya mereproduksi resistensi sosial.
Hal ini perlu dijelaskan ke khayalak, bahwa kekerasan jelas bukan monopoli rakyat, kekerasan juga bukan monopoli orang bodoh, bukan pula tipikal orang yang tidak mengenyam sekolahan, apalagi karakteristik orang kampung. Dalam sejarah politik di belahan berbagai negeri, kekerasan tidaklah parallel dengan kebodohan, kampungan. Cobalah kita tengok sejarah kekerasan dunia seperti Hitler, Mussolini maupun Stalin, semuanya bukan orang-orang bodoh, melainkan orang pintar produk sekolahan, entah sekolah sipil maupun Militer, demikian pula Polpot, Pinochet, Milosevic, dan banyak pemimpin dunia lainnya. Itulah kenapa sebutan Manager of violence oleh Harold Laswet tidak diarahkan kepada mereka yang sering di sebut “RAKYAT” itu melainkan kepada para pemimpin-pemimpin politik dan pemimpin Militer.
Bahwa tindakan kekerasan adalah tindakan bodoh, itu dapat di benarkan, tetapi tidak semua orang bodoh paling berpotensi melakukan kekerasan. Orang bodoh yang di asosiasikan dengan tempat tinggal kampung, tidak sekolahan dan miskin itu, justru tidak memiliki energy atau kemampuan untuk mengorganisir kekerasan. Orang pintar, kota dan bersekolah yang dalam kenyataannya dapat melakukan tindakan bodoh seperti kekerasan, disamping mempunyai kemampuan dalam mengekspresikan kehendak untuk berkuasa, karena komunitas ini juga lebih punya kemampuan untuk mengorganisir kekerasan.
Penulis meminjam teori dari Vilredo Bareto tentang “Residu Kombinasi” yang menjelaskan bagaimana para pemimpin memperoleh kekuasaan, menurut pemikir politik Italia ini, proses menuju kekuasaan di berbagai level kenegaraan biasanya di capai melalui penggabungan kekerasan (fisik dan non fisik) dan kelicikan alias manipulasi terhadap kesadaran rakyat. Orang-orang yang berpotensi dalam wilayah kekuasaan politik ini adalah mereka yang teridentifikasi sebagai orang sekolahan, pintar, tinggal di kota yang secara ekonomi lebih makmur.
Kekerasan fisik kiranya cukup jelas dipahami, karena sifatnya yang manifest, tetapi kekerasan non fisik yang biasanya dibarengi dengan manipulasi kesadaran merupakan bentuk kekerasan yang laten (tersembunyi). Kekerasan jenis ini banyak direproduksi oleh para pemimpin, orang-orang terpilih dalam masyarakat yang biasa disebut kaum elite. Retorika-retorika politik yang digunakan acapkali mengandung unsur kekerasan dan provokatif. Hal ini dapat dilihat dari publik melalui konsolidasi politik yang dilakukan dari berbagai PARTAI POLITIK di berbagai daerah yang menjadi basis bagi partainya.
Pelabelan (stigma) simplistik terhadap komunitas kampung, tradisional dan seterusnya diasosiasikan dengan kekerasan merupakan salah satu bukti kekerasan verbal para elite politik. Dikatakan kekerasan karena hal ini mengimplikasikan ketidakadilan, tekanan struktural, alienasi, dehumanisasi martabat dan sekaligus menutup ruang kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya akan memicu munculnya perlawanan dari masyarakat, betapa tidak, ketika masyarakat tidak melakukan apa-apa, para pemimpin justru menprovokasi seolah-olah kecenderungan deskrutif dalam komunitas masyarakat tertentu. Para elite politik yang tidak bermoral cernderung memancing-mancing melalui retorika-retorikanya agar tindakan deskrutif muncul, karena dengan begitu merekalah yang akan di untungkan dan sama sekali bukan kelompok atau komunitas yang dipancing. Dengan kata lain, ada semacam gaya politik di negeri ini, di mana para elite politik selalu memerosokkan orang baik menjadi buruk, orang yang cintai damai menjadi deskrutif. Karena para elite politik di negeri Maubere ini menginginkan terjadinya Perlawanan masyarakat verbal terhadap para elite politik, karakter ini tampaknya justru di harapkan oleh orang-orang yang terdidik, agar masyarakat terjebak kedalam kekerasan yang lain, dan pada gilirannya masyarakat akan berhadapan dengan sesama masyarakat.
Mantan Presiden Timor Lorosae Kay Rala Xanana Qusmão, yang kini menjadi Perdana Menteri pada Pemerintahan Koalisi, pernah mengingatkan seluruh elite politik di negeri ini bahwa energi sosial masyarakat harus di berikan ruang seluas-luasanya untuk membangun kehidupan sosialnya, tampa pretensi untuk mendistorsi kehendak sosial mereka. Jika ruang gerak untuk tumbuh dan hidup dihalangi, maka energi sosial itu akan berubah menjadi energi yang deskrutif. Pelabelan distortif terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang menyakiti rasa keadilan mereka, jelas produktif bagi terjadinya perubahan energi untuk hidup kearah yang bersifat deskrutif.
Melalui tulisan ini penulis meminjam Teori “Spiral Kekerasan” dari Dom Helder Camara, adalah seorang pejuang kamanusian Brazil mengatakan bahwa kekerasan yang sebenarnya memiliki derajat paling tinggi adalah ketidakadilan yang disebutnya sebagai kekerasan nomor satu, karena ketidak-adilan merupakan kekerasan dasar yang di akibat oleh bekerjanya mesin ketidakadilan sosial dalam dalam sebuah negara maupun lintas negara. Mesin ketidak-adilan itu salah satunya dapat berupa opini public dan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Ia adalah pencipta kondisi “Sub Human” bagi kelompok-kelompok tertentu dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan perasaan tertekan, tidak bermakna, tidak di hargai, dan berbagai kesumpekan lain. Kondisi semacam ini yang pada akhirnya memunculkan bentuk-bentuk pemberontakan sosial yang disebut Camara sebagai kekerasan nomor dua. Pada gilirannya akan disusul dengan kekerasan nomor tiga yang berupa represi negara melalui perangkat negara keamanan dan kekerasannya. Begitu kekerasan bekerja dalam sebuah negara yang aktor-aktornya, Institusi dan politiknya belum demokratis. Atau dengan, adalah benar adanya postulat teori kekerasan yang menyatakan bahwa kekerasan yang satu akan menimbulkan kekerasan yang lain, ini berarti bahwa kekerasan dalam bentuk apapun baik fisik maupun non fisik tidak akan pernah menyelesaikan masalah, ia justru akan menambah dan memperkeruh masalah yamg sedang di hadapi.
Menurut penulis dalam konteks persoalan bangsa dan Negara ini, kekerasan jelas bukan jawaban yang tepat, oleh karena itu kami sebagai generasi penerus bangsa Maubere menghimbau kepada seluruh elite politik yang mempunyai kekuasaan riil, agar jangan memprovokasi masyarakat maubere yang pada prinsipnya cinta damai akan berbuat tindakan deskrutif. Dan seyogyanya para elite politik dan intelektual yang bermain politik lewat opini harus bersifat edukatif, agar tidak menjebak masyarakat maubere kedalam situasi “Sub Human” yang memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan deskrutif. Sadar atau tidak bahwa kekerasan verbal yang selama ini terjadi di bangsa maubere ini tidaklah pernah memberikan makna yang bermanfaat dalam proses pendewasaan sosial masyarakat.
Sebagai elite politik, mestinya mereka menjadi pelopor perdamaian dan solusi, bukannya pelopor kekerasan dan provokasi. Pada kondisi sulit, kejernihan akal dan kejujuran hati kitalah yang menjadi kunci bagi penyelesaian masalah. Bukan malah menkambinghitamkan kelompok tertentu, untuk mengambil keuntungan secara pribadi.
Kami generasi penerus bangsa Timor Lorosae berharap masyarakat dari manapun asal dan latar belakang sosialnya menjauhi kekerasan dan tidak lagi terpancing oleh retorika-retorika dari elite politik yang penuh dengan penghasutan yang akan menghasilkan kekerasan. Karena kekerasan terjadi kitalah yang menjadi korban dan bangsa kitalah yang menderita. Sehingga melalui tulisan ini penulis mengajak semua masyarakat mencobah melihat ke belakang tentang sejarah bangsa ini yang penuh dengan pengorbanan dan penderitaan, karena akibat dari egoismenya para elite politik kita. Sehingga sudah saatnya sejarah itu menjadi cermin bagi semua lapisan masyarakat yang ada di bangsa maubere ini, untuk bergandengan tangan dan merapatkan barisan untuk menataah kehidupan Sosialnya kedepan.
Mari kita serukan seperti Camara berseru di tengah medan konflik “Tuhan memberkati orang-orang yang cintai damai, dan mengutuk mereka yang berbuat kekerasan dan kerusahkan di muka bumi” Damai Bangsaku, Damai Negeriku.
pada Fakultas Hukum Universitas Dili
