VISAO MISAO OBJECTIVO SPORTIMOR FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Congresso  Nacional de Recontrucão de Timor-Leste Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente Partido Democratico Frenti-Mudança FM Partido Socialista Timor Partido do Desenvolvimento Nacional Associação Social-Democrata Timorense União Nacional Democrática de Resistência Timorense União Democrática Timorense Partidu Republikanu Partido Libertasaun Povu 

Aileba Partido Democrática Republica de 

Timor Associação Popular Monarquia Timorense Partido Unidade Nacional Partido Milénio Democrático Klibur Oan Timor Asuwain Aliança Democrática Partido Timorense Democrático Partidu Democrática Liberal Partido do Desenvolvimento Popular Partido Democrata Cristão
"Hau sei PM nafatin". «Hau sei remodela governu no prepara kondisaun ba lideransa jerasaun foun iha periudu transicao politica».
H
O
M
E
How to Get Timor Leste Into Asean by 2020
Violence against women still rife in RI, Timor Leste and..
Indonesia dan Timor Leste Oke, Filipina Belum Jelas
AICEP vai ter delegação em Timor-Leste
Derap Tari Perang Timor Leste di Sleman
Tak Punya Lahan, 21 Warga NTT Pindah ke Timor Leste
    Timor - ATAURO
Tasi furak, fatin murak!
Sandy Saputra Malaysia dan Timor Leste Bahkan Sudah Pasang GreenFields
Magistrada Gloria Alves expulsa de Timor Leste Mente ao Publico - Contra Factos não ha argumentos

quarta-feira, 19 de Novembro de 2014

“Timorese judges’ life under threat” WHO IS NOT TELLING THE TRUTH HERE

*Cosme da Costa Araujo

It was widely reported, especially by media in Portugal and copied by few local media and went viral on social media that “Timorese judges’ life was under  threat.

The English version of the same news reported by Micael Pereira and Rui Gustavo for Expresso Sapo PT and posted on ETAN reported that “Guilhermino da Silva, the President of the Court of Appeal, and Timorese CSM, made a call to Antonio Piçarra, vice president of Portuguese SCM, ask for help against dramatic situation in the past hour confronting Timorese judges”. 

Both added that “Guilhermo da Silva closed himself in a house with two other judges because they fear for their lives”.

Next day, various news media including SAPO Timor-Leste, quoted Lusa, reported a contradictory version from the very same source.

In Portuguese version, the news reads that “Presidente do Conselho Superior de Magistratura de Timor-Leste DESCONHECE ameaças a juízes”. 

Thanks to Google Translation, the statement can be roughly translated into English as “the President of CSM does not know any threat against the judges”. He reaffirmed to Lusa that “I am not aware of it. So far, not directly seen this threat”. 

The question now is who is not telling the truth here. It is either “the source of information” or “the one who report it” in the first place.

The integrity and credibility of the source of the information is unquestionable and therefore it is highly unlikely that Judge Guilhermino da Silva would one day say one thing and another day say something important position speaks the only the truth.

We are then left with one and the only truth, which is the one who reported it in the first place did not tell the truth.

Therefore, the news about “Timorese judges’ life under threat” is simply another overly exaggerated media’s blunder and it is regrettable international reputable media could do such a deplorable thing. 

A good friend of mine once told me that apart from coffee, the next big commodity Timorese can export is gossiping. Sadly, this incident tells me that the Timorese no longer have that competitive advantage, as people in other countries are also good at it. 

What we ask is “para reduzirem um bocado a emoção com que se expressam”.

As a side note for critics, recent update from Democracy Index shows that despite no country is a full democracy, Timor-Leste scored the highest quality of democracy in Southeast Asia.

terça-feira, 18 de Novembro de 2014

Elit politik partai besar berkolaborasi dengan kepentingan asing

- Constancio Dos Santos

Mengamat situasi politik global dunia dan dalam negri konspirasi politik operasi intelegen sedang dijalankan untuk menciptakan ketidakstabilan negara kita yang sedang dalam proses pembangunan dengan segala kemampuan kita untuk mempertahankan kedaulatan negara dan stabilitas Nasional.

Persoalan utama yang Dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan kita adalah ketidakpercayaan kita terhadap kepemimpinan kita sendiri.

Dua Persoalan yang saat Ini menjadi tujuan kepentingan asing untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan kita adalah Minyak dan Gas, dan Persoalan Mata Uang.

Sadar atau tidak sadar ketika Pemerintahan FRETILIN mengumunkan Mata Uang Timor-Leste "Mata Uang Centavos".

Pada tahun 2004 Timor-Leste dihadapkan pada Persoalan Anti Marie Alktiri karena kebijakan politiknya menurut mereka lebih ke China dan Cuba.

Ketika Pemerintahan Marie Alktiri mengeluarkan kebijakan Politik tentang Pendidikan Agama para intelegen asing dan kolaborasinya langsung mengembangkan  isu agama sampai memobilisasi terjadi demo besar besaran semua umat katolik di Timor-Leste dengan isu yg dikembangkan oleh para intelegen asing dan kolaborasi mereka di Timor-Leste Bahwa Timor-Leste tidak seharusnya dipimpim oleh seorang Muslim.

Hebatnya operasi intelegen asing tersebut adalah melakukan dan mengembangkan isu-isu ketika Persoalan itu muncul dengan sendiri Dari pertentangan politik dan pertentangan apa saja yg terjadi dalam masayarakat kita.

Terjadinya pro contra terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Nasional dan pemerintah itu merupakan suatu konspirasi dapat menyebabkan ketidakstabilan stabilitas Nasional dengan mengunakan dan memanfaatkan para hakim dan jaksa international yang di kontrak oleh pemerintah RDTL agar dapat meronrong kedaulatan kita melalui institusi intitusi  Pemerintahan kita.

Negara RDTL didirikan atas sistem Pemerintahan yang kita tetapkan pembagian kekuasaan yaitu Presidencial, yudikatif, legilatif dan eksekutif.

Dengan persoalan korupsi yang dihadapi oleh para member of government  kita,  kekayaan Minyak dan gas yang Ada merupakan tujuan intelegen asing untuk menciptakan ketidakstabilan situasi keamanan dalam negri agar dapat menghambat semua proses negosiasi yang saat Ini sedang di perjuangkan oleh pemimpin kita.

Sehubungan dengan kasus korupsi, Karena negara Ini adalah negara hukum maka tidak Akan Ada yang bisa lolos Dari investigasi telah di lakukan sampaikan kapan pun status "arguido" tetap "arguido" Dan tidak Ada yang Akan dapat memberikan proteksi terhadap sesama. Siapapun yang Akan memerintah pasti Akan membuka kembali kasus korupsi telah terjadi.

Ini adalah masalah dalam negri kita, yang harus kita fokus adalah menghentikan konspirasi asing dan keinginan orang asing yang ingin menguasai bangsa dan negara kita.

Saat Ini mereka para konspirator telah menemukan sasaran yang Akan mereka jatuhkan setelah melihat beberapa statment yang telah dikeluarkan oleh pemimpin kita pada berbagai forum international. (Baca; statment PM di forum Demokasi dan di PBB).

Sejarah perjalanan setiap pemimpin bangsa lain yang kaya Akan Minyak dan gas telah mengajarkan kita. Ketika pemimpin Irak menolak menjual Minyak ke USA menyebabkan kematian pemimpin mereka. Ketika pemimpin Libya mengeluarkan pernyataan disebuah forum uni Afrika tentang satu mata uang Afrika pemimpin Libya dihadapan dengan rakyatnya melalui Sukses nya operasi intelegen dengan kolaborasi nya di dalam Libya sendiri.

Ketika para pemimpin America Latin memunculkan ide satu mata uang untuk America Latin para pemimpin benua tersebut diserang penyakit kanker otak.

Sekarang dengan Alasan untuk keamanan regional untuk dapat menahan eskpansi ISIS  di Indonesia negara kita Akan dihadapkan dengan permintaan tanah seluas 10 hectar untuk kedutaan besar America Serikat dan pendaratan pasukan US Navy secara diam diam di tanah air kita secara kehadiran para orang asing di setiap pelosok desa di antero Republik Ini. Apa yang mereka Mau Dari kita adalah tunduk dan mengikuti kemauan dan keinginan mereka. seandainya negara kita tidak memiliki kekayaan Minyak Dan Gas negara kita tidak Akan Ada permintaan demikian!!!

Jika Hal semacam copy past 9 dokumen dari para hakim Portugues pada kasus ConocoPhillips berhadapan dengan Pemerintah kita itu terjadi di negara lain ketika pemerintah mendeteksi terjadi kesalahan seperti itu para hakim dan jaksa international itu sudah di tangkap dan diadili. Karena terbukti merugikan negara.

Konspirasi politik operasi intelegen asing terus dilakukan dengan kolaborasi mereka di dalam negri.

Dan sayangnya generasi kita mengikuti arus konspirasi dengan ikut mengembangkan isu-isu yang Tampa disadari oleh kita sendiri. Dimana kita tidak ingin mencari tahu bahwa apakah Ada kolusi antara salah satu Dari juis  bersama Jose Fernando Brito dengan perusahan asing atau tidak. Sebenarnya Jose Fernando Brito orang Portugis tersebut telah dipecat Sebelum Parlemen Nasional dan pemerintah mengeluarkan resolusi 24 October lalu.

Sasaran operasi intelegen dengan kolaborasi nya telah menemukan sasaran mereka bagaimana menjatuhkan figur yang berani mengambil keputusan berlawanan keinginan mereka.

Keinginan mereka hanya satu menguasai dan membuat kita harus tunduk pada setiap kemauan dan keinginan mereka.

Beberapa elit politikus di Salah satu partai terbesar di Timor-Leste yang Selama Ini di kenal sangat kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah  di negri Ini telah berkolaborasi dengan intelegen asing. jika itu benar maka ini adalah penghianatan besar terhadap para pejuang kita yang telah gugur di Medan pertempuran kemerdekaan bangsa maubere. Tidak dapat di tolerir.

quarta-feira, 12 de Novembro de 2014

David Vs Golias - Xanana Vs Conoco Philips & Co.

David Vs Golias - Xanana Vs Conoco Philips & Co.

- José Ramos-Horta
https://www.facebook.com/officialramoshorta?fref=nf

                           José Ramos-Horta
Hesitei em opinar sobre esta matéria pois não estava na posse de informações fidedignas embora há muito me chegavam rumores muito perturbadores com alegações gravosas nada abonatórias da Justiça em Timor-Leste.

A Justiça em Timor-Leste padece de muitas debilidades; mas o mesmo acontece com a maior parte da nossa Administração Pública. Obviamente cada setor tem o seu peso relativo e a Justiça pesa muito mais porque tem ramificações mais graves quando não funciona com competência profissional e integridade inquestionáveis.

A questão central para o Governo Timorense e para todos os Timorenses, de todos os quadrantes sociais e politicos, está no Tribunal de Díli: o embate entre David (Timor-Leste) e Golias (as famigeradas "Sete Irmãs", assim são conhecidas as sete mais poderosas empresas petrolíferas do mundo).

O Governo exibiu provas documentais, até agora não contestadas, de falhas gravosas de quem julgou o processo - Estado de Timor-Leste Vs Conocco Philips - lesando seriamente o Estado. Que haja então uma auditoria objetiva e aprofundada da Justiça em Timor-Leste.

Como Timorense fiquei muito entristecido e profundamente desiludido com as ofensas públicas e injuriosas contra o nosso Primeiro Ministro Xanana Gusmão.

Houve poucas vozes serenas. Saliento o Prof. Pedro Bacelar (Universidade do Minho) e o Irmão Guineense, Fernando Casimiro "Didinho" (http://www.didinho.org/) que revelaram honestidade e coragem intelectuais impares.

Não existe em Timor-Leste qualquer animosidade em relação aos Portugueses. E não poderia haver! Este imbróglio implica apenas uma parte, embora muito importante, da cooperação Portugal / Timor-Leste.

Fiquei consternado com a ordem de expulsão. Eu teria gerido a situação de uma outra maneira: teria convidado o Embaixador de Portugal para uma conversa íntima de amigos; ter-lhe-ia entregue o dossier acusatório; e face à documentação apresentada, os dois Governos amigos decidiriam em conjunto os passos seguintes.

Durante mais de uma década, fui apoiado no MNE (2001-2006), na Primatura (2006-2007) e na Presidência, (2007-2012) por assessores de países da CPLP e de muitas outras nacionalidades - e todos foram um exemplo de profissionalismo e dedicação, de todos guardo gratas recordações.

A cooperação Portugal / Timor-Leste tem sido exemplar, a todos os níveis. Um exemplo saliente de sucesso no setor de Educação é comprovado pelas longas filas de espera em todo o País, de pais ansiosos por ingressar os filhos na Escola Portuguesa de Díli assim como nas Escolas de Referência nos Distritos.

Ainda nesta área, temos o programa coordenado pela Fundação das Universidades Portuguesas na formação e gestão da Faculdade de Direito da UNTL, hoje bastante prestigiada, talvez a que se pode classificar de maior sucesso.

Na área de Defesa e Segurança: as relações desenvolvidas entre as duas forças são um modelo; a qualidade de formação administrada por instrutores Portugueses é visível; outro tanto tem sido a cooperação no setor de formação policial com o apoio da PSP.

A GNR deixou muito bom nome entre todos os Timorenses pelo seu profissionalismo e eficácia na actuação operacional, granjeando respeito mesmo junto dos gangues que gostavam de provocar e testar a GNR.

E não nos podemos esquecer da excelente e generosa cooperação das autarquias, Câmaras, ONGs, Igrejas Portuguesas etc, que trabalham diretamente com as populações em áreas esquecidas do nosso Pais.

O Maun Bot Xanana é um Amigo sincero e grato de Portugal; que ninguém duvide disto.

Depois do malogrado poeta Borja da Costa e do escritor Luís Cardoso (Takas), Xanana será o maior poeta e cultivador da Língua Portuguesa em toda a Ásia.

Graças a ele, a sua visão e coragem, apoiado por líderes como Francisco Lu-Olo Guterres e Mari Alkatiri, Mário e João Carrascalão, os nossos venerados Bispos, o Jesuíta Pe. Filomeno Jacob, a língua Portuguesa, moribunda em 1999-2000, com menos de 1% de falantes, ressuscitou, bem viva, falada ou entendida, por cerca de 30% da nossa população em apenas 10 anos, número que continua a crescer.

O incidente dos magistrados toldou com uma nuvem carregada as relações entre os nossos Países, mas estas relações históricas e humanas profundas deveriam sair reforçadas deste mau tempo. Tentemos colocar este episódio dos magistrados no passado e ao mesmo tempo investir mais seriamente no setor de Justiça, pilar indispensável do Estado democrático.

quarta-feira, 5 de Novembro de 2014

Esplikasaun PM Xanana konaba Expulsaun Majistradu Portugues sira husi Timor-Leste

Resumu husi Esplikassaun PM Xanana ba TVTL horiseik, Terça-feira (4/11/2014)

Eru procesu ne’ebe mak Ministério Publico (MP) ho Tribunal Distrital Dili (TDD) komete

Estadu Timor-Leste vs Conocophilips


Ida (1), Empresa ne’ebe explora mina no fan mina la selu taxa ba Estadu nudar nain mina. Inkumprimentu ba Tratada esplorasaun konjunta ;

Rua (2), quandu Governu detekta eru sira ne’e no empresa petrolio lori Governu ba Tribunal;

Tolu (3), MP la halo servisu ho diak hodi defende interese Estadu Timor. MP ne’ebe tuir lolos defende interese Estadu tuir lolos halo servisu diak maibe la iha fundamentu ba defende interese estadu nian, hatudu menus ka menor konecimentu ba kasu;

Hat (4), Juiz ida deit mak deside kasu hitu (7) no lia fuan hanesan deit mak "Copypaste", juiz ne’ebe deside ne’e muda dei valor ba Concophilips;

Lima (5), Estadu Timor-Leste foin mak husu Conocophilips selu taxa, Tribunal kondena kedan. Governu foin mak kontesta Tribunal fo kedan manan ba Conocophilips;

Nem (6), Juizes la konsegue distingue proceso rua la hanesan husi entidade rua, Autoridade Nacional Petroleo (ANP) no seluk mak Diresaun Nasiona Impostos. Decisaun hanesan iha procesu diferentes;

Hitu (7), kopi procesu ida ba procesu seluk, famous "copypaste" deit;

Ualu (8), aplikasaun Lei ne’ebe mak la uja ona iha Tribunal, enquanto iha Leis seluk ne’ebe mak mak Timr-Leste ratifika maibe la aplika, qunado detekta hetan erus sira ne’e hotu, nem Conselho Superior da Magistratura Judicial  (CSMJ) hola medidas;

Infrenta 3 frentes: TDD, Singapura no Holanda;

Detekta erus:

Peritus Direito Fiscal husi Universidade Coimbra, konaba kasu refere MP no TDD komete erus hitu (7) no nunka foti sansaun husi CSMJ nudar orgaun ne’ebe supervision ba lalaok no knar Juises sira nian no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) supervision no halo sansaun ba Procurador sira nia servisu;

Fontes: TVTL (04/11/2014), Timor Post (05/11/2014, pajs 1 & 23) no Lusa (04/11/2014)!

domingo, 2 de Novembro de 2014

Timor - o "estado" da Justiça

Pedro Bacelar de Vasconcelos

A Comunicação Social portuguesa destacava ontem o relatório divulgado pelo Banco Mundial (Doing Business 2015) que coloca Portugal em 25.º lugar num ranking de 189 países ordenados segundo um critério complexo que procura apurar a maior ou menor facilidade da concretização de negócios entre privados, nos vários países considerados ("Económico", 29 de outubro de 2014). Mais do que a posição ocupada, salienta-se a melhoria obtida relativamente ao ano anterior. Portugal teria subido seis lugares, colocando-se agora à frente de outros países europeus como a Holanda, Bélgica, França, Polónia e até, na Ásia, acima do Japão. Segundo declarações colhidas no Ministério da Economia, este sucesso relativo teria ficado a dever-se à flexibilização das leis do trabalho, à aceleração das decisões judiciais, à facilitação do registo de propriedades e ao cumprimento das obrigações fiscais.

O mesmo relatório do Banco Mundial era também objeto de destaque em "Comunicado de Imprensa" do Conselho de Ministros de Timor-Leste. Embora colocado nesse ranking numa posição mais modesta, Timor-Leste é ali qualificado como a economia que mais progrediu na simplificação do processo de constituição de novas empresas (...) "através da conceção de um balcão único" - uma medida aprovada pelo Governo de Xanana Gusmão, em 2012 - "que reduziu o tempo necessário para abrir uma empresa, de 94 para apenas 10 dias". A simplificação administrativa e o melhoramento substancial do abastecimento da energia elétrica foram os fatores responsáveis pelo expressivo melhoramento do ambiente empresarial no território deste jovem parceiro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Em Timor, o fator mais adverso reside, por uma lado, na dificuldade de validação dos títulos de propriedade - herança da ocupação estrangeira e das deslocações forçadas de populações inteiras durante a guerra de resistência - mas também nas fragilidades de um sistema judicial criado a partir do zero, depois da libertação, com juízes recrutados de emergência e amplo recurso à cooperação internacional, sobretudo, a magistrados e assessores jurídicos de língua portuguesa. Contudo, a consolidação de um poder judicial independente e democrático, constituindo um fator estimulante do dinamismo económico, é, acima de tudo, uma parte essencial da própria construção do Estado soberano. Numa atitude discrepante com a atenção e o interesse que as velhas potências coloniais europeias costumam dedicar aos povos que oprimiram e exploraram no passado, em Portugal, nem se valoriza os sucessos que alcançaram nem os problemas com que se confrontam.

De facto, os progressos significativos alcançados pelos timorenses na área da economia não transpareceram nos órgãos de Comunicação Social portugueses, nem a determinação expressa numa resolução aprovada no Parlamento Nacional em Díli, na passada sexta-feira, no sentido de um renovado empenhamento na consolidação da autonomia e da eficiência dos tribunais nacionais, obteve a atenção que indiscutivelmente merece. Uma indiferença incompreensível porque a Justiça é um setor fundamental onde a cooperação portuguesa se pode orgulhar da valiosa contribuição de inúmeros magistrados e assessores jurídicos. Contudo, a perpetuação da presença de funcionários internacionais, designadamente no exercício de funções jurisdicionais, a par dos juízes timorenses, é um fator de inevitável perturbação da transparência de um poder judicial independente que assume também relevantes atribuições jurídico-políticas, designadamente, em sede de controlo da constitucionalidade e da averiguação da responsabilidade criminal dos titulares de órgãos de soberania. Quando as multinacionais do petróleo procuram apoderar-se dos recursos naturais do povo timorense através de dezenas de processos instaurados nos tribunais de Timor, o mínimo que nos compete é esforço para compreender o que se passa e manifestar total solidariedade com o povo irmão e com os seus representantes legítimos!

Opinião
Timor - o "estado" da Justiça
31.10.2014
Pedro Bacelar de Vasconcelos
http://www.jn.pt
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4211438&opiniao=Pedro+Bacelar+de+Vasconcelos

who's online