VISAO MISAO OBJECTIVO SPORTIMOR FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Congresso  Nacional de Recontrucão de Timor-Leste Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente Partido Democratico Frenti-Mudança FM Partido Socialista Timor Partido do Desenvolvimento Nacional Associação Social-Democrata Timorense União Nacional Democrática de Resistência Timorense União Democrática Timorense Partidu Republikanu Partido Libertasaun Povu 

Aileba Partido Democrática Republica de 

Timor Associação Popular Monarquia Timorense Partido Unidade Nacional Partido Milénio Democrático Klibur Oan Timor Asuwain Aliança Democrática Partido Timorense Democrático Partidu Democrática Liberal Partido do Desenvolvimento Popular Partido Democrata Cristão
"Hau sei PM nafatin". «Hau sei remodela governu no prepara kondisaun ba lideransa jerasaun foun iha periudu transicao politica».
H
O
M
E
Berbagi Pengalaman dengan Jurnalis Asal Timor Leste
Remodelasaun Tenki Redefini Deveres
Austrália doa 10 carros à Polícia Nacional de Timor-Leste
EUA entregam equipamento de água e saneamento
Timor independente. Foi há quinze anos
Indoneisa Ajuda Livru rihun 500 Ba Uma Matenek
    Timor - ONU
Timor-Leste leader calls for more active UN during General Assembly debate
Human Nature 3 Reasons Timorese Women Aren’t More Involved in Conservation Efforts
CLIMATE CHANGE Humans don’t do ‘future’ well, and that could doom us if we’re not careful

terça-feira, 28 de Setembro de 2010

Media dan Keamanan Timor-Leste

Mahein Nia Lian no. 10, 6 September 2010

MEDIA DAN KEAMANAN TIMOR-LESTE

Pendahuluan

Media memiliki peran penting dalam membantu memberikan informasi terhadap publik, informasi yang disampaikan oleh media dapat memberikan kontribusi kepada demokrasi dan perdamaian suatu negara dan media juga dapat mengancam demokrasi dan perdamaian suatu negara bila informasi tersebut ada unsur-unsur propaganda yang menyudutkan salah satu pihak.

Dalam sejarah perjuangan Timor-Leste tidak terlepas dari peran media. Media sangat berperan aktif dalam melakukan propaganda politik untuk melawan pemerintahan otoriter Suharto. Dengan media Timor-Leste dapat menjatuhkan wibawa Indonesia di dunia internasional melalui pemberitaan yang terjadi terutama tentang pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor-Leste, seperti kasus pembantaian 12 November 1991 di Santa Cruz dengan pemberitaan tersebut dunia meminta agar persoalan integrasi Timor-Leste dengan Indonesia ditinjau kembali.

Pimpinan gereja Timor-Leste Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo Tahun 1996 pernah menggoncang politik Indonesia dalam wawancaranya di Majalah der Spiegel edisi 14 Oktober 1996. Kepada majalah Jerman itu Uskup Belo menyatakan “Tentara Indonesia telah merampas kemerdekaan dan menghancurkan kebudayaan kami juga memperlakukan kami seperti anjing kudisan. Mereka tidak mengenal tata keadilan. Orang Indonesia memperlakukan kami seperti budak belian”.

Tidak hanya itu pada siaran pers Vatikan pertengahan September 1999 memuat hal-hal yang dikampanyekan Uskup Belo termasuk soal genocide atas bangsa Timor-Leste. Ia menyebut kerusuhan pasca jajak pendapat itu sebagai genocide dan setingkat dengan pembasmian etnis di Bosnia-Herzegovina dan Rwanda.

Uskup Belo menuduh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pihak paling bertanggung jawab terhadap kasus itu. TNI katanya menaruh dendam karena gagal mempertahankan Timor-Leste. “Karena dendam itulah Timor-Leste dibikin kacau tak karu-karuan” kata Belo dari tempat persembunyiannya di Lisabon. Saat itu pun Uskup Belo sudah menuntut agar persoalan tersebut dibawa ke mahkamah internasional. Suara Belo tentang Timor-Leste ketika itu juga mendapat dukungan dari Vatikan.[1]

Masyarakat Timor-Leste tidak hanya menggunakan media untuk melawan pemerintah Indonesia saat perjuangan, namun pada masa kemerdekaan pun rakyat Timor-Leste sangat membutuhkan media. Media, yang sering digambarkan sebagai pilar dalam demokrasi tentunya juga mempunyai tugas untuk turut aktif dalam menumbuhkan perdamaian di Timor-Leste.

Media yang ideal adalah media yang bekerja untuk kehidupan masyarakat dan bernegara yang demokratis, fungsinya untuk menjaga terlestarikannya proses-proses politik yang demokratis dengan menjadikannya wahana bagi semua warga negara untuk memperoleh informasi yang terbuka tentang proses–proses politik, salah satunya adalah mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional Timor-Leste.

Salah satu bentuk bantuan media dalam konteks ini adalah dengan memberikan informasi tentang perdamaian dengan baik agar dapat berlangsung sesuai dengan prinsipnya, dengan sajian berita yang berimbang dan sesuai dengan fakta yang ada. Media diharapkan dapat membimbing publik agar memiliki wawasan yang benar mengenai aspek-aspek demokrasi dan perdamaian. Media tentunya juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat untuk turut berperan dalam proses demokratisasi dan proses perdamaian itu sendiri.[2]

Fundasaun Mahein (FM) nia lian no 10, kali ini mendiskusikan tentang kepentingan media serta mempresentasikan tabel problematik media Suara Timor Lorosae (STL)[3] dalam publikasinya. Dalam kesempatan ini juga FM mengulas secara mendalam masalah utama dalam publikasi dan media sebagai ancaman kemudian mengakhiri dengan kesimpulan dan opsi rekomendasi.

Kepentingan Media

Perbincangan mengenai media di Timor-Leste tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut, kuhsusnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikannya. Di dalam perkembangan media di Timor-Leste, setidak-tidaknya ada dua kepentingan utama di balik media, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan, yang membentuk isi media, informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya.[4] Jose Belo, vice president Press Club menyatakan bahwa media sebagai bisnis selalu mencari keuntungan secara ekonomis dengan membuat sensasi dalam berita sehingga membuta banyak orang membaca berita yang diturunkannya.

Sedangkan kepentigan kekuasaan dalam membentuk isi media itu sekarang sedang terjadi, orang yang berkuasa atas media tersebut mau membuat berita menurut kehendaknya sendiri, bahkan politikus juga menggunakan media untuk menimbulkan konflik atau memakai media untuk membentuk opini publik agar mendukung tujuan yang hendak di capainya.[5]

Diantara dua kepentigan utama tersebut, ada kepentingan lebih mendasar yang justru terabaikan, yaitu kepentingan publik. Kepentingan publik yaitu media seharusnya mendukung pembangunan demokrasi, perdamaian dan ketertiban nasional melalui pemberitaan yang hendaknya mengedepankan kesejukan demi menjaga dan memelihara perdamaian yang telah berlangsung selama ini[6], namun disebabkan oleh dua kepentingan utama di atas justru mengabaikan kepentingan publik itu sendiri.

Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan membentuk isi media inilah yang sesungguhnya menjadikan media di Timor-Leste tidak netral, jujur adil, objektif dan terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguhkan oleh media menimbulkan konflik dan korban dari ketidak akuratan pemberitaan tersebut.

Media STL sering melakukan konforntasi dalam pemberitaannya. Tidak hanya itu media STL juga secara sengaja telah melanggar Konstitusi Rebuplik Demokratik Timor-Leste (RDTL) dengan melakukan monopoli atas media. Menurut Domingos Saldanha, Deputy Publisher and Business Director media yang di kelolanya bergerak di beberapa bidang antara lain: STL press, percetakan, media elektronik terdiri dari media televisi yaitu STL TV dan radio/STL FM dan media online semuanya terlibat dalam satu grup yang diberi nama media grup[7] pemusatan kepemilikan dan atau penguasaan usaha di bidang media penyiaran dan media cetak dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam Konstitusi RDTL pasal 41 tentang kebebasan pers dan media massa yang dalam ayat 3 menyebutkan bahwa “monopoli atas media massa adalah dilarang”[8] pembatasan kepemilikan di media merupakan sesuatu hal yang wajar untuk menghindari terjadinya monopoli informas di tangan satu orang atau satu perusahaan.

Pelangaran konstitusi dan konfortasi yang sering dilakukan oleh media STL apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, ini memerlukan investigasi lebih mendalam. Beberapa persoalan yang sering ditimbulkan oleh meida STL dapat dilihat melalui table berikut ini:

Tabel Problematik Media STL

Lihat tabel di sini » Klik «

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa tidak akurasinya media STL dalam meliput dan menurunkan berita sering menimbulkan konflik dan korban dalam masyarakat maupun elit politik di Timor-Leste. Penjelasan lebih rinci tentang persoalan yang sering di lakukan oleh media STL sebagai berikut:

Antara tahun 2001-2010 ada lima kasus yang tergolong pencemaran nama baik secara individu atau institusi yaitu: pertama, dalam edisi Selasa 14 Agustus 2001 STL telah memuat berita yang mengatakan bahwa, hati-hati dengan pengusaha Asing yang berkedok ingin menanamkan modalnya di Timor-Leste dengan menggunakan nama Xanana Gusmao mengakibatkan Pengusaha Bambang Hermawan alias Kasto yang berkebangsaan Indonesia yang nota bene bergerak dibidang penjualan Sepeda Motor di Eks Jaya Sehat, sejak Juni lalu mendekam di penjara Salemba, Jakarta karena terlibat kasus penipuan atas tanah dan lokasi Toko, perdagangan Narkotika dan obat terlarang dan perusahaan barang milik orang lain.[9]

Kedua, dalam edisi Selasa 19 November 2002 STL pernah mengeluarkan berita mengenai briefing Menteri Luar Negeri Dr. Ramos Horta sekarang menjabat Presiden Republik, yang menilai para stafnya pada jam dinas tidak menjalankan tugasnya dan mereka mengisi waktu dengan berpacaran di Kantor[10] Hal ini tentu saja Ramos Horta sebagai Menlu menjadi korban dengan pemberitaan tersebut.

Ketiga, STL dalam edisi Selasa 22 Maret 2005 menurunkan sebuah opini dari Gil Fernando da Costa yang menyatakan, Aniceto Guterres Lopes melakukan praktek KKN dan tidak memiliki nasionalis, Aniceto dalam mendirikan yayasan HAK mendapatkan dukungan dan gaji especial dari pemerintah dan militer Indonesia.[11]

Keempat, menjelang pemilihan Kepala Desa media STL dalam edisi Rabu 07 Oktober 2009 menyatakan bahwa, Timor-Leste mengcopy kartu Indonesia di kampanye pemilihan Kepala Desa. UNIFEM menuduh TLMDC/Timor-Leste Media Development Center, STL menyatakan bahwa TLMDC melakukan penjiblakan.[12]

Yang kelima, STL juga sempat menimbulkan korban di kalangan siswi Sekolah Menegah Atas (SMA) ST. Petrus Comoro dengan memuat foto enam siswi yang dianggap tidak senonoh di edisi Senin 22 Februari 2010 yang menyebabkan 6 siswi tersebut dikeluarkan dari sekolahnya[13].

Sedangkan kasus yang tergolong dalam pemicu konflik yang dapat mengancam keamanan nasional Timor-Leste di tahun 2010 ada tiga yang dapat diidentifikasi yaitu antara lain:

Pertama, pada bulan April STL sempat menimbulkan perseteruan antara lider petinggi yaitu antara Mari Alkatiri dan Xanana Gusmao di edisi Senin 26/04/2010 yang menyatakan, Xanana menuduh Alkatiri dalan dari pembakaran kantor Bea Cukai pada krisis 2006 lalu.[14] Hal ini tentu saja membuat marah Mari Alkatiri dan pengikut partai FRETILIN.

Kedua, dalam edisi Selasa 13 Juli 2010, STL sempat membuat suhu politik di Timor-Leste memanas kembali dengan berita yang diturunkan oleh media STL yang menyampaikan: Pedro Belo menyatakan bahwa, sekarang bukan waktunya lagi untuk menghitung jasa veteran maupun kepahlawanannya.[15]

Sedangkan yang ketiga, adalah kasus yang masih berkaitan dengan berita yang dianggap menghina veteran. Dalam edisi Rabu 21 Juli 2010, yang memuat sebuah judul dalam halaman pertama yang menyebutkan Sek. Mario Reis membela Pedro Belo.[16] Pernyataan tersebut juga menimbulkan pro-kontra dalam kelompok veteran.

Menyankut sejauh mana kebenaran berita tersebut Fundasaun Mahein (FM) melakukan wawancara dengan Sek. Mario Nicolau Dos Reis, dan Reis membantah pernyataan tersebut dan sebaliknya Ia menuduh media STL tidak profesional dan tidak waras dalam mempublikasi berita yang diturunkannya. Lebih lanjut Reis mengatakan pemberitaan dari media STL bersifat tidak mendidik [17].

Dari sejumlah kejadian yang ditimbulkan oleh media STL yang paling berbahaya adalah kasus penghinaan yang dipublikasi oleh media STL pada edisi 13/07/10. Persoalan konflik pada media muncul ketika apa yang disampaikan media (dunia representasi), tatkala dikaitakan dengan kenyataan sosial (dunia nyata), memunculkan berbagai problematika di dalam kehidupan sosial dan politik.[18]

Melalui analisis yang dilakukan oleh Fundasaun Mahein (FM) atas berita penghinaan yang diturunkan pada media STL menunjukan bahwa berita tersebut ditanggapi secara serius oleh seluruh masyarakat Timor-Leste, masyarakat menilai bahwa selama ini media STL tidak melakukan fungsinya secara benar hal ini dapat dilihat seperti berapa kasus yang telah tejadi selama ini. Publikasi yang dimuat oleh media STL kali ini sangat mengancam keamanan nasional dan proses demokratisasi yang sedang dibangun oleh masyarakat Timor-Leste pasca konflik politik 1999 dan konflik politik militer di tahun 2006.

Namun disisi lain masyarakat juga sangat kecewa atas pernyataan Xanana Gusmao dalam STL edisi selasa 27 Juli 2010 yang menyebutkan bahwa, Xanana: menyatakan veteran-Pedro-STL bukan persoalan besar.[19] Pemberitaan tersebut kontradiktif dengan realitas yang sedang dihadapi oleh masyarakat Timor-Leste. Karena publik menilai bahwa hal itu merupakan persoalan serius sehingga pihak terkait menciptakan jalur mediator untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pernyataan Xanana Gusmao tersebut tidak memberikan pencerahan bagi media STL untuk membenahi diri, maka tentu saja hal yang sama akan terulang kembali dalam publikasi STL di masa mendatang, karena Xanana telah menciptakan president buruk.

Masalah Utama

Yang menjadi persoalan adalah apakah penghinaan itu terjadi secara sengaja atau tidak dan apa motifnya? Sebab setelah ada publikasi berita di media STL Jose Belo langsung mengkontak Komandan PNTL Distrik Dili Pedro Belo dan pihak editor di media STL untuk melakukan konfirmasi. Pedro membantah pemberitaan tersebut sedangkan editor media STL mengatakan tidak mempunyai rekaman. Namun ada kalimat tentang penghinaan itu dan dimuat dalam media STL[20]. Sehingga sekarang diperlukannya suatu investigasi yang mendalam terhadap kasus yang terjadi agar dapat mengetahui unsur kesalahan dan kemungkinan besar ada muatan politik.

Berhubungan dengan itu Jose Ximenes Direktur Timor Post menyatakan bahwa, media mesti ada keseimbangan dalam pemberitaan. Berita yang sensitive perlu melakukan klarifikasi dan investigasi yang mendalam tentang berita itu. Kalau berita tersebut benar seperti fakta yang terjadi maka selanjutnya masuk pada tahapan analisis sejauh mana dampak yang dapat ditimbulkan oleh berita. Kalau dampaknya dapat mengancam instabilitas dan keamanan nasional maka berita tersebut di of the Record atau berita tersebut tidak dapat dimuat dalam media karena alasan keamanan.[21]

Lebih jauh Jose Ximenes menjelaskan terjadinya kesalahan dalam pemberitaan di media kebanyakan karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM).[22] Sehingga media STL sebaiknya menggunakan uang donor untuk melakukan pelatihan terhadap para jurnalisnya masing-masing di bidang khusus, seperti pertahanan dan keamanan nasional, dengan demikian para jurnalis tersebut mahir dalam meliput kejadiaan serta memahami situasi maupun kondisi keamanan dan pertahanan nasional di Timor-Leste.

Namun dalam perkembangan media STL jarang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas jurnalisnya. Banyak negara donor internasional yang memberikan dana terhadap media STL agar meningkatkan kapasitas jurnalisme, ternyata media STL tidak pernah melakukan pelatihan secara rutin untuk dapat meningkatkan profesionalisme jurnalisnya.

Apakah biaya yang diberikan oleh sejumlah donar internasional, mempunyai misi untuk memajukan peran media informasi sebagai salah satu pilar pendekar demokrasi yang ikut mewujudkan perdamaian di negara ini atau sebagai aktor dalam memicu konflik yang mengancam instabilitas keamanan di wilayah Timor-Leste.

Namun menurut David Dias Ximenes alias Mandati, Anggota Parlemen Komisi B menyatakan bahwa, media STL sering melakukan kesalahan yang sama sehingga kejadia ini ada unsur kesengajaan, oleh karena itu pemerintah perlu memberi sanksi secara hukum.[23] Sedangkan Jose Belo mengakui bahwa, selama ini sering terjadi kesalaah dalam media sehingga media harus mengakui kesalahnnya dan belajar untuk memperbaiki kesalahan, dan kesalahan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal dan memberikan pembelajaran yang sangat besar bagi seluruh media, untuk belajar dari kesalah tersebut agar dapat memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat.[24]

Dalam perjalanan media STL tidak hanya melakukan kesalahan dalam pemberitaannya namun STL juga telah menyalahi Kode Etik Jurnalis AJTL (Asosiasi Jurnalis Timor-Leste). Ada tiga butir penting Kode Etik Jurnalis (KEJ) yang telah dilanggar oleh media STL yaitu: pertama, Butir ke satu yang menyatakan, jurnalis harus menghormati hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.[25] Dengan adanya kesalahan berita yang diturunkan oleh media STL, sesungguhnya media sudah tidak menghormati lagi publik karena berita tersebut tidak memiliki unsur kebenarannya.

Kedua, Butir keempat KEJ yang menyatakan, jurnalis harus menulis dan melaporkan fakta dan sumber yang jelas. Berkaitan dengan itu media sering menurunkan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan sumber informasinya pun tidak jelas.

Sedangkan yang ketiga, Butir kedelapan KEJ yang menyatakan bahwa, jurnalis harus segera meralat berita yang salah ketika diketahui bahwa berita tersebut salah.[26] Kesalahan yang dilakukan oleh media STL kebanyakan menolak untuk meralatnya, berita yang salah seperti kasus Bambang Hermawan alis kasto STL edisi 14/08/2001 dan kasus TLMDC tentang penjiblakan kartu menurut media STL, edisi 01/10/2009. Untuk kasus kesalahan berita tentang veteran media STL sudah meralatnya, namun menurut banyak kalangan bahwa ralatan tersebut belum proprosional.

Media STL sudah semestinya menghormati hak asasi setiap orang, karena itu media dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, media STL harus mentaati Kode Etik Jurnalis AJTL.[27]

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Timor-Leste karena media tidak mengikuti Kode Etik Jurnalis. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yang menyebabkan media selalu mengejar keuntungan lebih besar dan mengabaikan Kode Etik Jurnalis AJTL. Sedangkan faktor yang ketiga adalah kebanyakan media di Timor-Leste tidak menggunakan sistem jurnalistik investigatif. Yaitu jurnalis yang melakukan investigasi lebih mendalam sebelum berita dimuat dan dipublikasi. Banyak media di Timor-Leste meliput dan menulis berita dari pertemuan-pertemuan hanya melalui suatu statement yang konotasi retorik dan media tidak punya bukti namun hanya berdasarkan pada apa yang disampaikan dalam pertemuan dan seminar/workshop tersebut.

Jarang sekali media mendapat bukti atau dokumen tentang sesuatu terus menulis tentang isi dokumen dan memberikan konfirmasi terhadap dokumen. Ini membuat media dalam kasus-kasus tertentu media tidak punya cukup bukti untuk mempertahankan kebenaran fakta tentang berita yang di liput dan di publikasikan. Dengan demikian sering berita yang disampaikan oleh media tidak sesuai dengan fakta dan sumber informasinya juga tidak jelas, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Dengan adanya ketidak jelasan sumber informasi dalam berita tersebut, hingga menyebabkan konflik, seperti berita penghinaan yang terjadi dalam media STL. Yang telah menimbulkan reaksi keras dari pihak veteran maupun organisasi-organisasi pejuang kemerdekaan. Reaksi keras tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena bisa menimbulkan lagi konflik fisik yang dapat mengancam instabilitas keamanan nasional Timor-Leste, sehingga masyarakat meminta agar kelompok veteran yang sekarang berada di Parlemen Nasional untuk duduk bersama-sama mencari letak persoalannya agar pihak ketiga tidak menggunakan kesempatan untuk menimbulkan persoalan yang lebih besar.[28]

David Ximenes menyatakan, terjadinya konflik fisik tergantung dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya, dalam hal ini pihak veteran sudah dalam posisi untuk mengikuti printah yang disampaikan oleh Xanana Gusmao namun veteran akan terus berbicara melalui jalur-jalur yang sudah diciptakan, kalau kita dirugikan maka kita akan menempuh jalur lain[29].

Sedangkan menurut Lulik bahwa, persoalan yang timbul antara media STL, Pedro Belo dengan veteran merupakan persoalan kecil. Kalau kita mempunyai etikat baik untuk menyelesaikannya, tidak makan waktu lama. Tetapi, kalau hal itu dibiarkan maka persoalan tersebut akan semakin besar maka konflik kemungkinan tidak dapat dihindari.[30]

Media sebagai Ancaman

Sejak tanggal, 13 Juli 2010 media mulai menanamkan konflik dalam masyarakat, konflik antara veteran, Pedro Belo dan media STL. Jose Belo menyatakan media dapat berpartisipasi untuk melahirkan perdamaian dan bila media di salah gunakan dapat menimbulkan juga konflik seperti sedang terjadi sekarang.[31] Ketika media disalahgunakan, maka segera muncul persoalan realitas dari apa yang disampikan media (media image) dan realitas yang sesungguhnya di luar media (reality).

Konflik laten yang ditimbulkan oleh media STL bagaikan bom waktu, yang dapat meledak sewaktu-waktu menghancurkan Timor-Leste. Dengan demikian masyarakat dapat menilai media STL sebagai ancaman bagi keamanan Timor-Leste. Kecurigaan bahwa media STL di Timor-Leste akan mengancam keamanan Timor-Leste telah sering didengar bertahun-tahun.

Tetapi dengan adanya ketidak jelasan sumber informasi menyakut penghinaan veteran oleh Pedro Belo yang diturunkan oleh media STL edisi selasa 13/07/2010 telah menghidupkan kembali keprihatinan adanya kecurigaan media STL mengancam keamanan Timor-Leste dengan menimbulkan perseteruan antara kelompok veteran dengan Pedro Belo yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Menteri Luar Negeri Dr Jose Ramos Horta yang sekarang menjabat Presiden Republik pernah menyatakan bahwa, STL dapat dana dari Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS). Horta menuding bahwa STL sebagai media yang terbit atas biaya pemerintah Indonesia. Bahkan, lebih jauh Menlu Horta menuduh pihak (Badan Intelijen Strategis) BAIS, KOPASUS, TNI, Harmoko (mantan Menteri Penerangan RI) dan milisi berada di belakang pendanaan koran STL.[32]

Tidak hanya itu publikpun menuduh media STL berhubungan dengan UNTAS (Uni Timor Asuwain) organisasi yang menetap di negara seberang Indonesia itu sedang melakukan propaganda politik agar menimbulkan ancama keamanan di wilayah Timor-Leste. Domingos Saldanha, Deputy Publisher and Business Director menyatakan bahwa, media yang dikelolanya tidak berhubungan dengan organisasi manapun, apa lagi organisasi politik yang didirikan sejak tahun 1999 itu.

Lebih jauh Saldanha menyatakan bahwa, pihak yang menuduh media STL punya hubungan dengan organisasi UNTAS merupakan fitnah yang kejam, Dia mengakui bahwa dulu pada tahun 1999 Ia berafiliasi politik dengan Otonomi itu jelas, tetapi kita kembali kepada keputusan rakyat yang mayoritas memutuskan untuk merdeka itu adalah hak dan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara tuhan maka anda tidak dapat mengkhianati suara rakyat, itu merupakan keputusan politik yang tertinggi bagi semua pihak agar dapat menghargai dan menghormatinya.[33]

Pernyataan Saldanha tersebut tidak merubah persepsi dari publik terhadap media STL karena sesuai dengan hasil penelitian yang ada pada Fundasaun Mahein (FM) menunjukan bahwa publik tetap mencurigai media STL sebagai medianya UNTAS.[34]

Berkaitan dengan itu Ermes Barros Anggota Parlamen Fraksi Partai Sosial Demokrasi (PSD) menyatakan bahwa” kita harus memberikan perhatian serius terhadap kasus UNTAS, karena mereka mencoba dari berbagai bidang. Sekarang mereka mencoba dari polisi untuk menimbulkan persoalan dengan veteran, berikutnya mereka akan bergerak ke sasaran lain seperti sekolah dan semua tempat”[35] yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Sedangkan David Ximenes menyatakan media sering melakukan propaganda untuk menimbulkan ketidak nyamanan dalam masyarakat. Lebih jauh David menjelaskan Propaganda media menimbulkan konflik dan menjatuhkan pemerintah sudah terjadi sejak tahun 2006, terbukti dengan jatuhnya pemerintahan Mari Alkatiri. Dia menyatakan, dulu mereka sudah menghancurkan FRETILIN sekarang mereka mencoba untuk menghancurkan lagi kelompok veteran tapi David yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi.[36]

Karena itu negara mesti mengambil tindakan tegas, karena yang bersangkutan sudah menimbulkan ketidakstabilan yang mengancam keamanan nasional Timor-Leste. Menyankut hal itu David Ximenes (Mandati) menyatakan di jaman Indonesia veteran di panggil gerombolan pengacau keamanan (GPK) karena veteran melawan pemerintah Indonesia sedangkan sekarang ada kelompok yang mencoba mengganggu instabilitas keamanan dengan cara mengadu domba antara kelompok veteran, jadi apa panggilan untuk mereka? Biar medialah yang akan menjawabnya.[37]

Dengan demikian harus diakui bahwa media STL sering melaporkan berita untuk memicu konflik berbau politik seperti yang sudah digambarkan di atas. Konflik yang menjatuhkan banyak korban di Timor-Leste tidak hanya politisi, veteran, polisi serta aktivis dan pengusaha namun siswi SMA pun ikut menjadi korban dari ulah media STL. Maka sudah saatnya agar media dapat memberikan kontribusi terhadap demokrasi dan perdamaian di Timor-Leste dengan menerapkan jurnalisme perdamaian, sebagai bagian dari upaya meredam konflik dalam masyarakat.

Karena selama ini media, sering menyiarkan berita konflik dan analisis yang justru menyesatkan. Konflik dan kekerasan, apalagi yang membawa-bawa nama veteran lebih mendapatkan tempat dan prioritas daripada harmoni dan perdamaian. Sudah waktunya, media massa lebih mempraktikkan “peace journalism”, jurnalisme perdamaian, guna mengurangi konflik dan kekerasan, dan mewujudkan perdamaian di Negara tercinta Timor-Leste.[38]

Kesimpulan

Media seharusnya memberi kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dengan mengubah diri menjadi Jurnalisme perdamaian. Yaitu jenis jurnalisme yang lebih mengarah pada penyampaian informasi yang berorientasi dan berdampak terciptanya perdamaian bukan untuk memprovokasi. Melalui peningkatan kapasitas pelatihan terhadap jurnalis, terutama jurnalis yang meliput di bidang keamanan dan pertahanan agar para jurnalis tersebut mampu menulis dan melaporkannya kepada publik guna mengurangi konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya media massa melakukan perubahan paradigma; dari praktik jurnalisme yang cenderung mendorong peningkatan konflik dan kekerasan menjadi pendorong rekonsiliasi dan perdamain.

Rekomendasi dari Fundasaun Mahein:

Rekomendasi FM 1

Parlemen Nasional Komisi B agar di masa mendatang dapat mengintervensi persoalan serupa sehingga tidak menimbulkan pro-kontra antara politisi maupun masyarakat.

Rekomendasi FM 2

Pemerintah harus membentuk tim investigasi yang independent agar dapat mencari fakta kebenaran dan motif-motif yang terselubung dalam pemberitaan media STL.

Rekomendasi FM 3

Pemerintah perlu membentuk suatu badan yang bertugas melakukan uji kelayakan terhadap media pers. Badan tersebut penting, di tengah maraknya media menerbitkan berita tidak mengikuti prosedur dan Kode Etik Jurnalis AJTL.

Rekomendasi FM 4

Pihak terkait perlu membentuk suatu lembaga Dewan Pers agar dapat menerima pengaduan masyarakat menyangkut materi karya jurnalistik dan membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers di Timor-Leste.

Rekomendasi FM 5

Media hanya memberikan fakta yang terjadi di lapangan bukan merubah pernyataan dari informan dan juga tidak boleh memberikan opini terhadap fakta dari hasil wawancara atau dari dokumen yang didapatkan.

Rekomendasi FM 6

Media elektronik dan media cetak mesti memiliki jurnalis yang dapat menguasai masalah keamanan dan pertahanan nasional sehingga jurnalis tersebut dapat profesional baik dalam peliputan kejadiaan ataupun dalam penulisan berita di sektor keamanan dan pertahanan.

Rekomendasi FM 7

Media mesti merubah dirinya menjadi media untuk perdamaian bukan media pemicu konflik oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus tentang Peace Journalism atau jurnalis perdamaian dalam peliputan dan penulisan berita tentang keamanan dan pertahanan nasional.

Daftar Puastaka

.
.
Footenote:

[1] alislamu.com/index.php?option=com_content...

[3] Suara Timor Lorosae didirikan oleh Salvador J. Ximenes Soares, sekarang menjabat sebagai Publisherand Editor In Chief dan saudaranya Domingos Saldanha, sebagai Deputy Publisher and Business Director, Dili, pada tanggal, 25 Mei 2000.

[4] Yasraf A. Piliang, Transpolitika Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas, Jalastra, Jakarta, 2006, hal: 212.

[5] Wawancara dengan Wakil President Press Club, Jose Belo, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[6] waspadamedan.com/index.php?...wartawan...perdamaian...

[7] Wawancara dengan Domingos Saldanha, Deputy Publisher and Business Director, Dili, Tanggal 23 Juli 2010.

[8] Undang-undang Dasar Republik Demokrasi Timor-Leste, 2002, hal:24-25.

[9] Francisco da Silva, andaikata STL terlibat dalam KEJ AJTL pihak STL berhak untuk tunduk, tetapi kalau STL tidak terlibat pasti bagi STL KEJ AJTL tidak ada nilai untuk STL. Dili, 06 Agustus 2010.

[10] Surat Kabar, Suara Timor Lorosae, Edisi, Selasa 19 November 2002.

[11] Copy Surat Kabar, Suara Timor Lorosae, Edisi, Selasa 22 Maret 2005.

[12] Francisco da Silva, andaikata STL terlibat dalam KEJ AJTL pihak STL berhak untuk tunduk, tetapi kalau STL tidak terlibat pasti bagi STL KEJ AJTL tidak ada nilai untuk STL. Dili, 06 Agustus 2010.

[13] Surat Kabar, Suara Timor Lorosae, Edisi, Senin 22 Februari 2010.

[14] ataylariwa.vox.com/.../alkatiri-defende-xanana-gusmao-no-kondena-stl-la-profesional.html

[15] Surat Kabar, Suara Timor Lorosae, edisi, Selasa 13 Juli 2010.

[16] Surat Kabar, Suara Timor Lorosae, edisi, Rabu 21 Juli 2010.

[17] Wawancara dengan Sek. Mario Nicolau dos Reis, Kamis 22 Juli 2010.

[18] Yasraf A. Piliang, Op. Cit., Hal: 219.

[19] Surat Kabar, Suara Timor Loresae, edisi, Selasa 27 Juli 2010.

[20] Wawancara dengan Wakil President Press Club, Jose Belo, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[21] Wawamcara demgam Direktur Timor Post, Jose Ximenes, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[22] Wawamcara demgam Direktur Timor Post, Jose Ximenes, Dili, Tanggal 27 Juli 2010

[23] Wawancara dengan, David Dias Ximenes (Mandati), Anggota Parlemen Komisi B, Dili, 23 Juli 2010.

[24] Wawancara dengan Wakil President Press Club, Jose Belo, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[25] Timor Lorosae Jurnalists Association, Kode Etik Jurnalis AJTL, dalam INTERNEWS Timor-Leste, Agustust 2003.

[26] Francisco da Silva, andaikata STL terlibat dalam KEJ AJTL pihak STL berhak untuk tunduk, tetapi kalau STL tidak terlibat pasti bagi STL KEJ AJTL tidak ada nilai untuk STL. Dili, 06 Agustus 2010.

[28] Komunidade Prekupa Seguransa, Timor Post, Edisi Sabtu 17 Juli 2010.

[29] Wawancara dengan Anggota Parlemen Komisi B, David Dias Ximenes, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[30] Komunidade Prekupa Seguransa, Timor Post, Edisi Sabtu 17 Juli 2010.

[31] Wawancara dengan Wakil President Press Club, Jose Belo, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[33] Wawancara dengan Deputy Publisher and Business Director, Domingos Saldanha, Dili, Tanggal 23 Juli 2010.

[34] UNTAS (Uni Timor Asuwain), Norberta Belo, dalam struktur oragnisasi Bidang Sosial, sekarang di Dili, Timor-Leste. Lihat (http://untas.org).

[35] Surat Kabar, Jornal Nasional Diario, Edisi, 15 Juli 2010.

[36] Wawancara dengan Anggota Parlemen Komisi B, David Dias Ximenes, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[37] Wawancara dengan Anggota Parlemen Komisi B, David Dias Ximenes, Dili, Tanggal 27 Juli 2010.

[38] arahguru.wordpress.com/.../nyanyi-sunyi-jurnalisme-perdamaian

2 comentários:

  1. 1. Abrao Sakunar Komentari ba Mahein nia Investigasi (http://forum-haksesuk.blogspot.com/2010/09/komentari-ba-mahein-nia-investigasi-1.html)

    ResponderEliminar
  2. 2. Martinho Noronha Tanggapi Mahein Tentang Media dan Keamanan di Timor-Leste (http://forum-haksesuk.blogspot.com/2010/09/font-face-font-family-arial-font-face.html)

    ResponderEliminar

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.


who's online