HUKUM DIKALAHKAN POLITIK; Insiden penyerangan PR Horta, PM Xanana dan tewasnya Maj. Alfredo

HUKUM DIKALAHKAN POLITIK;
Insiden penyerangan PR Horta, PM Xanana dan tewasnya Maj. Alfredo

Setelah PR Horta menyerahkan kursi kepemimpinan kepada AMP untuk memerintah selama satu periode kepeminpinan, rupayanya pemerintah AMP terus berupaya dengan berbagai langkah dan pendekatan untuk menyelesaikan kasus Alm. Alfredo Cs dan petiosioner yang telah berlangsung selama setahun. Konon, kasus ini terus berputar sampai saat ini belum ditemui rundingannya. Opini publik pun terus menjalar, hingga akhirnya menimbulkan bergai pro dan kontra. Akar dari semua permasalahan ini justru menimbulkan inseden yang sangat menghentak kening rakyat TL saat penyerangan terhadap PR Horta, PM Xanana dan akhirnya nyawa sang Mayor pun terrengut oleh tembusan peluru.

Masalah Hukum

Sejauh yang disampaikan oleh akademisi, aktivis dan berbagai kalangan dan bahkan pemerintah sendiri bahwa, masalah hukum Alm. Alfredo Cs dan petisioner bakal dirundingkan lewat dialog dan jalur hukum (uji kebenaran formil-materil). Jawaban pasti bagi para aktivis, akademisi hukum-justru sederhana dan jelas, seperti yang saya tuliskan dalam tulisan “Pro-kontra kasus Major Alfredo dan Petisioner” bahwa: asas penyelesaian suatu kasus pidana di dunia adalah bahwa penyidikan, penuntutan, persidangan berhenti demi hukum ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Pertanggug jawaban pidana hanya dibebankan kepada subjek yang melakukan, turut melakukan, menyediakan sarana untuk kejahatan, dan atau tahu adanya kejahatan tapi tidak melapor. Tentu masing-masing dengan konstruksi hukum yang disertai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Pada klausula pengahentian bisa dilakukan apabila subjek hukumnya tidak mampu mempertanggug jawabkan perbuatannya, misalnya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Itu pun harus didukung kondisi objektif dan bersifat sementara. Ketika kondisi fisiknya memungkinkan, proses pidana harus berjalan kembali sampai pada dijatuhkannya putusan atas bersalah atau tidaknya seseorang. Namun di sini, perlu digaris-bawahi bahwa, status hukumnya Alm. Afredo Cs dan petisioner sampai saat ini belum mendapat putusan hakim (incraft) dari pengadilan, baik itu tingkat PN, PT (tinkat banding) bahkan MA (tingkat kasasi) sekalipun.

Masalah Politik

Bahwa PR Horta saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Royal Hospital Darwin. PM Xanana dihujani beberapa tembakan peluru di mobilnya hingga bobrok dan Major Alfredo pun akhirnya tewas. Insiden yang sangat mencuat perhatian masyarakat lokal dan bahkan dunia internasional ini, membuat berbagai kalangan bertanya-tanya dengan suatu pertanyaan yang begitu gampang, tapi rumit dijawabnya. Ada apa sebenarnya, di balik semua ini? Tidak heran, kalau ternyata obsesi para oknum politikus dalam menyiasati insiden ini adalah produk aktualisasi dari semua skrip skenario yang telah digarap saat PM Xanana memimpin pemerintahan AMP. Jelas bahwa, hukum adalah produk politik, namun kerancuan pola pikir (mind set) di tanah air adalah adanya pengambilan keputusan hukum oleh otoritas politik. Dalam tulisan ini, penulis dengan asas praduga tak bersalah (presumption of guilty) seperti yang paparkan beberapa penulis di Forum-Haksesuk (FH) bahwa eksekusi penyerangan terhadap PR Horta dan PM Xanana oleh Alm. Maj. Alfredo dan Salsinha ini tentu mendapat backingan dari oknum atau partai politik tertentu. Ada pula yang menduga bahwa insiden tragis ini adalah akal-akalannya FSI Australia agar krisis politik militer dan ekonomi terus berkepanjangan di tanah air dan dengan begitu pemerintah Australia bisa leluasa menguras kekayaan alam rakyat TL di celah Timor.

Asap tendensi politik arogant semakin melangit, setelah PR Horta dengan wewenangnya (Pasal 85 ayat (d) UUD RDTL) menjatuhkan tongkat kepemimpinan kepada partai koalisi: CNRT, PSD, ASDT, PD (Pasal 106 UUD RDTL) yang akhirnya dijuluki AMP, pimpinan PM Xanana. Dugaan akan eksekusi penyerangan Alm. Alfredo Cs dan Salsinha Cs terhadap PR Horta dan PM Xanana bisa semakin kuat apabila kita menelaaha statement mantan PM Alkatiri seperti yang ditulis oleh Sdr. Loro Ful bahwa “......... ita la sei haluha Mari Alkatiri nia declarasaun ida fo ba komunikasaun sosial Portugal nian nebe nia dehan, dificil tebes hasoru Xanana maibe facil tebes ba nian ba Ermera. Nia hakarak dehan katak facil liu ba nia hasoru Alfredo ho nia grupo do que hasoru Xanana, maski iha 2006, Alfredo ho Alkatiri nudar inimigo boot ba malu”(Forum-haksesuk, 13/02/08). Konon, Alm. Alfredo justru sangat tidak berempati akan kepemimpinan seorang Mari Alktiri sehingga diprotes hingga lengser dari kursi PM tahun 2006 lalu. Sayangnya, setelah AMP terbentuk sang Mayor kembali berubah haluhan bahwa PM Xanana dan PR Horta lah otak dari semua krisis politik yang hingga saat ini solusinya masih buntu. Momen tidak kondusif antara PM Xanana dan PR Horta terhadap Alm. Alfredo saat itu justru dimanfaatkan oleh Sekjen partai Fretelin Mari Alkatiri untuk lebih bermesraan lagi dengan sang Mayor. Tulisan ini sangat tidak bermaksud untuk munduh bahkan memojokkan pihak mana pun, terutama partai Fretelin dan FSI-pimpinan Australia, oleh karenanya berbagai khalayak di tanah air layak beropini dengan asas praduaga tak bersalah (presmption of guilty) sambil menunggu proses penyelidikan hingga membuahkan hasil. Terlepas dari itu, kebebasan mengeluarkan pendapat pun digarantir oleh UUD RDTL (Pasal 40). Produk dari konspirasi politik inilah yang membuat nyawa sang Mayor akhirnya terrengut dan PR Horta harus menjalani perawatan di Darwin. Adanya dua subjek yang tampil dalam konspirasi politik yakni, subjek yang dimanfaatkan dan subjek yang memanfaatkan. Oknum politikus yang nongol dalam konspirasi politik ini menyampaikan pesannya tanpa beban dan seolah sudah benar. Pada hal kalau mau jujur, justru konspirasi politk ini adalah pelanggaran hukum, apabila piranti hukum menjadikan “hukum” sebagai panglima (teori sibernetika hukum, Sosisologi Hukum).

Setidaknya kesalahan leading sector dapat menjadi tindakan yang bersifat instrutif bahkan campur tangan politik terhadap hukum. Amat sangat sulit untuk menyadarkan kondisi demikian kepada para oknum politikus yang memang jiwanya haus akan darah dan rakus kekuasaan. Tampang oknum politikus seperti ini justru lebih cerdas membaca situasi dalam jangka pendek untuk kecenderungan politik individualis.

Penyerangan terhadap PR Horta, PM Xanana dan pulangnya Alm. Alfredo ke tangan Yang Maha Kuasa masih tetap akan membekas kuat dan layak dijual. Ini seharusnya juga dijadikan sebagai media pembelajaran politik, terutama tidak memolitisasi kasus tersebut secara tidak proporsional. Biarkan hukum berbicara menyelesaikan kasus itu berdasarkan prinsip-prinsip litigasi dan fair. Tanpa dipungkiri, apabila instrusi dan tendensi politik masuk ke ranah hukum, apa lagi ketika proses peradilan sudah berlangsung, bakal senantiasa berakibat pada putusan yang tidak adil (injustice). Kalaupun tidak sekarang, pada suatu saat nanti sandiwara yang merekayasa kasus demi kepentingan politik bakal terungkap. Betapa sulitnya, kita belajar dari kondisi seperti itu.

NB: Penulis juga turut berbela sungkawa terhadap saudara-saudari kita yang tewas dalam insiden tragis beberapa hari yang silam. Semgora keluarga, rekan, sanak saudara dan handaitaulan yang ditinggal pergi dapat beri ketabahan iman yang lebih kuat. Kepada PR Horta semoga cepat sembuh agar bisa kembali menjalankan tugas kenegaraan seperti semula, Amin.

Oleh:
J. MONTEIRO
Mahasiswa Fakultas Hukum (semester III)
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia