Kebijakan politik yang ditempuh Mantan PM Mari Alkatiri setahun sebulan dengan mengekspulsi saparu dari anggota militer TL yang dinamai F-FDTL hingga detik ini pun belum ditemui rundingan akhirnya. Pasca pengekspulsian anggota militer F-FDTL, akhirnya diwarnai dengan berbagai aksi anarkis di tanah air hingga menciptakan krisis politik, ekonomi di Negara bekas jajahan Portugal ini. Kasus pemecatan anggota militer F-FDTL sempat mencuat berbagai media dan masyarakat internasional. Masyarakat internasional yang tadinya tidak tahu menahu eksistensi negara Timor Leste, baik secara geografis, dan aministartif pun akhirnya tahu, karena Timor Leste lebih sering diexpose oleh media internasional akibat krisis politik militer yang telah menelang banyak korban ini. Krisis politik militer yang terjadi sepanjang tahun, hingga saat ini penyelesaiaannya masih buntu di tengah jalan ternyata ikut mempengaruhi niat dan inisiatif Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN di tahun 2012 mendatang. Hal ini terbukti, di mana Singapore yang merupakan salah satu key of ASEAN tidak tanggung-tanggung menolak kehadiran Timor Leste untuk menjadi keluarga dari ASEAN. Sikap Singapore terhadap Timor Leste, ternyata juga diberlakukan terhadap Myanmar, yang hingga saat ini kasus kudeta milter terhadap Au Sang Syuki belum bisa terselesaikan, meskipun tahun lalu, PBB telah mengutus seorang diplomat asal Kenya, Ibrahim Gambiri yang juga merupakan mantan Mentri Luar Negeri Kenya.
Status hukum Major Alfredo dan Petisioner
Sampai saat ini, status hukum dari Major Alfredo dan Petisioner masih kontroversial. Ada kalangan yang berpersepsi bahwa status Alfredo dan petisioner sekarang sudah sebagai seorang warga sipil biasa, namun ada pula yang beranggapan bahwa Alfredo Cs dan petisioner masih berstatut militer. Pertanyaannya, anggapan mana yang benar? Saya sendiri lebih setuju dengan anggapan kedua yang mengatakan bahwa Alfredo Cs dan petisioner adalah masih berstatus militer. Memang “hukum” adalah produk dari “politik”. Kehadiran hukum untuk menyelesaikan kasus/sengketa yang diciptakan karena kebijakan politik yang tidak senonoh. Oleh karena itu, setiap warga Negara tidak berwewenang untuk menghakimi seseorang, tanpa adanya putusan dari hakim (incraft) atas kasusnya. Dengan demikian sangatlah tidak layak dan pantas kepada oknum dam kelompok tertentu yang mengaggap Major Alfredo Cs dan petisioner sudah berstatus sipil. Ironisnya lagi, media yang merupakan lembaga wahana massa dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat justru mengabaikan asas “presumption of guilty” pada hal pers merupakan salah satu ikon yang mesti mewujudkan keadilan yang berdemokratis di setiap negara. Hal ini terkait berita yang dilansir STL (21/01/08) “UNMIT laiha direitu atu kondena hau nudar ema Timor oan ida, tanba TL nasaun soberanu i demokratiko iha nia lei rasik atu implementa, laos ema internasional sira mai halo lei hodi implementa tuir sira nia maneira,” “Eis” Komandante Polisia Militar Major Alfredo Reinado Alves hatete lia hirak nee ba jornalista bainhira responde kona ba deklarasaun UNMIT nian nebee sujere Major Alfredo tenki submete ba justisa, iha Kovalima, Kinta(17/1)2.
1
Terlebih lagi asas “presumption of guilty” sudah seharusnya menjadi patokan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan masyarakat sipil dalam membahas setiap perkara hukum, entah pidana maupun perdata agar kepastian hukum dapat tercipta dalam suatu negara “recthstaat” seperti TL. Saya pikir, semua Negara yang sempat hadir dan menyaksikan restaurasi TL pada tanggal 20 Mei 2002 adalah tahu bahwa TL waktu itu lahir dan menjadi sebuah Negara Republik yang demokratis. Tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya semua masyarakat internacional di negara manapun adalah masyarakat hukum yang mempunyai seperangkat hukum yang dan aplikasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya TL juga sebagai Negara hukum (rechtstaat), harus bertindak selayaknya berlandarkan hukum positif (ius constitutum) yang sedang berlaku di TL. Lalu bagaimana proses penyelesaian suatu segketa hukum baik itu pidana maupun perdata di suatu Negara hukum? Perlu diketahui bahwa semua kasus perdata awalnya bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila dalam musyawarah itu ditemukan rundingannya maka para pihak tanpa harus mengajukan ke pengadilan dan pengadilan sendiri tidak berkuasa untuk menyentuh kembali kasus tersebut namun lain halnya dalam kasus pidana, apabila terjadi sengketa hukum bisa saja menghelat dialog sebagai salah upaya upaya penyelesaian secara damai, namun penuntutan dan pengujian formil dan materil hukum di pengadilan harus tetap berlangsung, hingga kasus itu benar-benar tuntas diselesaiakan, sebagaimana asas hukum pidana mengatan bahwa “pro iustitia roeat collum “ artinya sekalipun dunia khiamat, proses hukum harus tetap berjalan. Jadi dalam kasus pidana tidak bisa dialihkan tanggung jawabnya, dan apabila penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan boleh berakhir setelah terpidana sudah meninggal atau kasus tersebut kadadularsa. Lain halnya dengan perkara perdata, apabila terdakwa meninggal maka tanggaung jawabnya dibebankan kepada ahli warisnya
Penyelesaiannya
Seperti yang telah saya paparkan di atas bawha, kasus Major Alfredo Cs dan petisioner dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jalur hukum. Apa bila kasus Alfredo Cs dan petisioner itu diselesaikan dengan cara musyawara mufakat tentu melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. Dalam kasus ini, parak pihak dalam hal ini Alfredo dan Negara sepakat untuk menggunakan mediasi sebagai langkah penyelesaiannya. Tentu dalam penyelesaian sengketa lewat midiasi akan hadirkan pihak ke tiga (mediator), dan tampilnya pihak ke tiga ini pun disepakati oleh para pihak yang bersengketa (Alfredo Cs vs Negara). Sepertinya semua lapisan masyarakat di tanah air sudah tahu bahwa yang bakal tampil sebagai mediator dalam kasus ini adalah pihak Gereja Katolik Timor Leste. Memang dalam penyelesaian sengketa hukum secara mediasi tidak harus menghadirkan pihak ke tiga yang pakar dalam bidang hukum. Apabila dalam mediasi ini tidak ditemukan titik akhirnya, maka sudah selayaknya kasus ini diseret ke meja hijau guna diselesaikan lewat ranah hukum. Uji formil dan materil adalah langkah tepat dalam suatu penyelesaian perkara hukum. Dalam uji formil, akan ditemukan pasal mana dan ayat mana yang telah dilanggar oleh tersangka, dan dalam uji materil akan ditemukan bagaiman isi dari pasal dan ayat yang telah ditentukan oleh hakim diberlakukan atau diterapkan di lapangan.
Apakah kasus Major Alfredo Cs dan petisioner bisa diselesaikan di lembaga peradilan sipil?
Tentu saja, pertanyaan ini akan menimbulkan ide kontroversial di kalangan elite hingga masyarakat sipil, apa bila dijawab. Namun dalam artikel ini, saya akan seojektif mungkin untuk memberikan pernyataan bahwa bisa atau tidak kasus ini diselesaikan di lembaga peradilan sipil. Perlu kita garis bawahi bahwa, Timor Leste baru diakui statusnya sebagai neegara berdaulat oleh hukum internasional dan masyarakat internasional pada tanggal 20 Mei 2002. Tentu saja, negara ini terbilang masih sangat mudah. Mendirikan lembaga militer dalam jangka waktu yang pendek adalah hal yang sangat mustahil. Oleh karenanya sepanjang Timor Leste belum ada lembaga peradilan militer maka semua perkara militer bisa saja diselesaikan di lembaga peradilan sipil. Namun apabila pihak Alfredo Cs dan petisioner tidak menghendaki agar perkara ini diselesaikan di lembaga peradilan sipil, maka langkah yang harus ditempuhi adalah menyerahkan kasus ini kepada organisasi internasional yang berkompeten di bidang ini. Pihak Alfredo Cs dan petisioner bisa saja mengadukan perkaranya malalui International Commission of Inquiry (Komisaun Inkeritu Internasional). Konon, pihak ICI yang dihadirkan PBB untuk mengusut kusus hingga akhirnya belum memberi respon positif bagi semua kalangan di tanah air. Salah satu komisi yang dibentuk negara yang dinamai Komisaun Notaveis yang diketuai oleh DR. Ana Pessoa, lususan Portugal pun tidak memberi kinerja kapabilitas yang nyata dan sangat tidak bernuansa hukum, sehingga proses penyelesaian ini sampai saat ini dinilai mandul oleh para diplomat asing dan negara-negara tetangga bahkan masyarakat internasional. Meski awalnya telah diprediksi banyak kalangan bahwa Komisaun Notaveis ini hanya akan menjadi panorama dan simbol belaka, namun tidak tanggung-tanggung negara telah menghabiskan beratus-ratus juta dóllar uang rakyat TL untuk membiayai komisi ini. Sayang sekali. ARIGATO GOZAIMASU
Status hukum Major Alfredo dan Petisioner
Sampai saat ini, status hukum dari Major Alfredo dan Petisioner masih kontroversial. Ada kalangan yang berpersepsi bahwa status Alfredo dan petisioner sekarang sudah sebagai seorang warga sipil biasa, namun ada pula yang beranggapan bahwa Alfredo Cs dan petisioner masih berstatut militer. Pertanyaannya, anggapan mana yang benar? Saya sendiri lebih setuju dengan anggapan kedua yang mengatakan bahwa Alfredo Cs dan petisioner adalah masih berstatus militer. Memang “hukum” adalah produk dari “politik”. Kehadiran hukum untuk menyelesaikan kasus/sengketa yang diciptakan karena kebijakan politik yang tidak senonoh. Oleh karena itu, setiap warga Negara tidak berwewenang untuk menghakimi seseorang, tanpa adanya putusan dari hakim (incraft) atas kasusnya. Dengan demikian sangatlah tidak layak dan pantas kepada oknum dam kelompok tertentu yang mengaggap Major Alfredo Cs dan petisioner sudah berstatus sipil. Ironisnya lagi, media yang merupakan lembaga wahana massa dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat justru mengabaikan asas “presumption of guilty” pada hal pers merupakan salah satu ikon yang mesti mewujudkan keadilan yang berdemokratis di setiap negara. Hal ini terkait berita yang dilansir STL (21/01/08) “UNMIT laiha direitu atu kondena hau nudar ema Timor oan ida, tanba TL nasaun soberanu i demokratiko iha nia lei rasik atu implementa, laos ema internasional sira mai halo lei hodi implementa tuir sira nia maneira,” “Eis” Komandante Polisia Militar Major Alfredo Reinado Alves hatete lia hirak nee ba jornalista bainhira responde kona ba deklarasaun UNMIT nian nebee sujere Major Alfredo tenki submete ba justisa, iha Kovalima, Kinta(17/1)2.
1
Terlebih lagi asas “presumption of guilty” sudah seharusnya menjadi patokan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan masyarakat sipil dalam membahas setiap perkara hukum, entah pidana maupun perdata agar kepastian hukum dapat tercipta dalam suatu negara “recthstaat” seperti TL. Saya pikir, semua Negara yang sempat hadir dan menyaksikan restaurasi TL pada tanggal 20 Mei 2002 adalah tahu bahwa TL waktu itu lahir dan menjadi sebuah Negara Republik yang demokratis. Tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya semua masyarakat internacional di negara manapun adalah masyarakat hukum yang mempunyai seperangkat hukum yang dan aplikasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya TL juga sebagai Negara hukum (rechtstaat), harus bertindak selayaknya berlandarkan hukum positif (ius constitutum) yang sedang berlaku di TL. Lalu bagaimana proses penyelesaian suatu segketa hukum baik itu pidana maupun perdata di suatu Negara hukum? Perlu diketahui bahwa semua kasus perdata awalnya bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila dalam musyawarah itu ditemukan rundingannya maka para pihak tanpa harus mengajukan ke pengadilan dan pengadilan sendiri tidak berkuasa untuk menyentuh kembali kasus tersebut namun lain halnya dalam kasus pidana, apabila terjadi sengketa hukum bisa saja menghelat dialog sebagai salah upaya upaya penyelesaian secara damai, namun penuntutan dan pengujian formil dan materil hukum di pengadilan harus tetap berlangsung, hingga kasus itu benar-benar tuntas diselesaiakan, sebagaimana asas hukum pidana mengatan bahwa “pro iustitia roeat collum “ artinya sekalipun dunia khiamat, proses hukum harus tetap berjalan. Jadi dalam kasus pidana tidak bisa dialihkan tanggung jawabnya, dan apabila penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan boleh berakhir setelah terpidana sudah meninggal atau kasus tersebut kadadularsa. Lain halnya dengan perkara perdata, apabila terdakwa meninggal maka tanggaung jawabnya dibebankan kepada ahli warisnya
Penyelesaiannya
Seperti yang telah saya paparkan di atas bawha, kasus Major Alfredo Cs dan petisioner dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jalur hukum. Apa bila kasus Alfredo Cs dan petisioner itu diselesaikan dengan cara musyawara mufakat tentu melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. Dalam kasus ini, parak pihak dalam hal ini Alfredo dan Negara sepakat untuk menggunakan mediasi sebagai langkah penyelesaiannya. Tentu dalam penyelesaian sengketa lewat midiasi akan hadirkan pihak ke tiga (mediator), dan tampilnya pihak ke tiga ini pun disepakati oleh para pihak yang bersengketa (Alfredo Cs vs Negara). Sepertinya semua lapisan masyarakat di tanah air sudah tahu bahwa yang bakal tampil sebagai mediator dalam kasus ini adalah pihak Gereja Katolik Timor Leste. Memang dalam penyelesaian sengketa hukum secara mediasi tidak harus menghadirkan pihak ke tiga yang pakar dalam bidang hukum. Apabila dalam mediasi ini tidak ditemukan titik akhirnya, maka sudah selayaknya kasus ini diseret ke meja hijau guna diselesaikan lewat ranah hukum. Uji formil dan materil adalah langkah tepat dalam suatu penyelesaian perkara hukum. Dalam uji formil, akan ditemukan pasal mana dan ayat mana yang telah dilanggar oleh tersangka, dan dalam uji materil akan ditemukan bagaiman isi dari pasal dan ayat yang telah ditentukan oleh hakim diberlakukan atau diterapkan di lapangan.
Apakah kasus Major Alfredo Cs dan petisioner bisa diselesaikan di lembaga peradilan sipil?
Tentu saja, pertanyaan ini akan menimbulkan ide kontroversial di kalangan elite hingga masyarakat sipil, apa bila dijawab. Namun dalam artikel ini, saya akan seojektif mungkin untuk memberikan pernyataan bahwa bisa atau tidak kasus ini diselesaikan di lembaga peradilan sipil. Perlu kita garis bawahi bahwa, Timor Leste baru diakui statusnya sebagai neegara berdaulat oleh hukum internasional dan masyarakat internasional pada tanggal 20 Mei 2002. Tentu saja, negara ini terbilang masih sangat mudah. Mendirikan lembaga militer dalam jangka waktu yang pendek adalah hal yang sangat mustahil. Oleh karenanya sepanjang Timor Leste belum ada lembaga peradilan militer maka semua perkara militer bisa saja diselesaikan di lembaga peradilan sipil. Namun apabila pihak Alfredo Cs dan petisioner tidak menghendaki agar perkara ini diselesaikan di lembaga peradilan sipil, maka langkah yang harus ditempuhi adalah menyerahkan kasus ini kepada organisasi internasional yang berkompeten di bidang ini. Pihak Alfredo Cs dan petisioner bisa saja mengadukan perkaranya malalui International Commission of Inquiry (Komisaun Inkeritu Internasional). Konon, pihak ICI yang dihadirkan PBB untuk mengusut kusus hingga akhirnya belum memberi respon positif bagi semua kalangan di tanah air. Salah satu komisi yang dibentuk negara yang dinamai Komisaun Notaveis yang diketuai oleh DR. Ana Pessoa, lususan Portugal pun tidak memberi kinerja kapabilitas yang nyata dan sangat tidak bernuansa hukum, sehingga proses penyelesaian ini sampai saat ini dinilai mandul oleh para diplomat asing dan negara-negara tetangga bahkan masyarakat internasional. Meski awalnya telah diprediksi banyak kalangan bahwa Komisaun Notaveis ini hanya akan menjadi panorama dan simbol belaka, namun tidak tanggung-tanggung negara telah menghabiskan beratus-ratus juta dóllar uang rakyat TL untuk membiayai komisi ini. Sayang sekali. ARIGATO GOZAIMASU
J. MONTEIRO
ESTUDANTE TIMOR OAN IHA INDONESIA.
1 J. Monteiro, dipublikasikan oleh FORUM-HAKSESUK, http://www.forum-haksesuk.blogspot.com
2 Suara Timor Lorosae, edisi 21 January 2008
2 Suara Timor Lorosae, edisi 21 January 2008
Reinado, secara hukuum, bukan lagi dianggap seorang tentara. Karena seorang tentara mempunyai disiplin dasar bahwa dia harus hadir dan melapor diri di quartel geral setiap hari. Dengan dia tidak hadir saja di kantor untuk ikut apel pagi atau melapor diri, maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa dia telah disersi (apa pun itu alasannya). Kalau dia tentara maka dia harus kembali ke markas setelah mengajukan petisi. Namun dengan dia lari ke hutan, maka secara otomatis, dia dianggap telah disersi.
ResponderEliminarBasilio Araujo
Kalau penulis mengerti hukum, kasus Afredo tidak akan menjadi kontroversi. Dia bersama anak buahnya meninggalkan barak, begitu juga dengan petisioner. Artinya statusnya jelas: desertir! Tapi penulis sepertinya bingung dengan mencampuradukkan hukum dan politik. Dan jika penulis mengikuti sejak awal, cukup jelas, yang memecat petisioner bukan Alkatiri, tetapi markas besar FDTL. Nulis yang benar dong mas!!
ResponderEliminar----> Meski awalnya telah diprediksi banyak kalangan bahwa Komisaun Notaveis ini hanya akan menjadi panorama dan simbol belaka, namun tidak tanggung-tanggung negara telah menghabiskan beratus-ratus juta dóllar uang rakyat TL untuk membiayai komisi ini. Sayang sekali. ARIGATO GOZAIMASU (???)
ResponderEliminarANDA TAHU SATU JUTA DOLAR ITU BERAPA? Chek dulu berapa dana yang dipakai komisi itu berapa?
ANDA SEDANG MENULIS ATAU SEDANG BERAK INI?
Jgn jadi seperti anak TK yang menanggapi permasalahan yg besar, yg nampaknya semudah bernyayi atau bersiul, tapi saya gak bisa menyalahkan anda atas kepolosan itu .
ResponderEliminarpertanyaannya sekarang apakah permaslahan Alfredo hanya dilihat dari perspektif yg sesederhana itu? apakah anda tahu bagaimana kronologis kejadian dan sebab musabab yg memicu krisis politik dan militer di Timor Leste ....?
Saya separoh yakin bahwa anda tahu tapi gak punya kemampuan akademis yg memadai utk memaparkanya atau memang anda inipun hanya seorang anak kecil yang menjadi korban dari pembiusan politik yg dilakukan oleh Xanana cs, dengan CNRT dan AMP nya untuk merebut kekuasaan dan menguras harta kekyaan Timor leste .
Jika tanpa bukti dan analisa yg memadai anda mulai menunjuk tangan ke Alfredo sbg seorang desertir, coba anda paparkan berdasarkan pengetahuan dan referensi informasi yg anda miliki untuk membenarkan argumen anda?!
Kalo sepintas lalu dari kaca mata hukum Alfredo CS disebut desertir krn meninggalkan markas FDTL? ok mungkin bisa diterima. Namun pertanyaannya apakah hukum dan politik sekali lagi harus dilihat dan dicerna dgn cara seprimitif itu tanpa menelaah rangkaian proses yg melatar belakanginya ?...pake otaklah bung...
Alfredo memutuskan utk meninggalkan markas bersama para tentara loromonu yg lain yg merasa senasib dan sepenanggungan sbg kaum yg terdiskriminasi, karena memang yg namanya diskriminasi di FDTL itu ada dan sdh kronis,!!! dan hal itu mencapai puncaknya ketika terjadi apa yg digambarkan sebagai peristiwa pembantaian terhadap kaum loromonu yg notabene pendukung petisoner di Tasi Tolu, yg mana Marie alkatiri pun tahu dan dialah yg memanfaatkan kesempatan itu utk meberi perintah kpd kolonel Lere utk melakukan pembantaian di Tasi tolu tersebut. Mengapa demikian? krn itu adalah salah satu momen paling tepat utk menimbulkan satu peristiwa besar yg mengadu domba orang timor dan menumpahkan darah krn dengan demikian peristiwa tsb bisa menyedot dan mengalihkan perhatian semua orang dari level lokal sampai internasional, dari peristiwa korupsi besar besaran yg dilakukan oleh marie alkatiri dan keluarganya .
Jadi secara singkat bahwa baik secara hukum maupun secara politik dan militer Alfredo punya argumen yg telah siap ia pertahankan.
Jika yg lain spt xanana mengklaim diri sbg penyelamat, mengapa ia tdk melayani tantangan Alfredo yg kamu sebut sbg desertir utk tampil di pengadilan yg diawasi oleh lembaga kredibel, dan netral dari komunitas internasional?
Pertanyaan-pertanyaan Anda sebaiknya diajukan ke Xanana dan Horta. Bagiku cukup jelas, sejak awal krisis dan sejak awal minggatnya Alfredo ke Dare, orang ini hanya akan jadi kuda tunggangan politik. Lihat saja, akhirnya Alfredo juga mengakui bahwa Xanana memamfaatkan dia!
ResponderEliminarKasihan memang orang kayak Alfredo dan Railos ini. Bukan hanya habis manis sepah dibuang, sudah ditunggangi disikat dari belakang pula. Malu dong rasa kejantannya.. ha ha ha
Dua hal lagi, yang Anda bilang ada diskriminasi di tubuh FDTL, aku yakin Anda termakan juga oleh isu yang dihebuskan Salsinha itu... coba chek pangkat2 perwira menengah di FDTL, banyak tuh yang dari Loromonu sampai saat ini.
ResponderEliminarYang kedua Anda bilang ada pembantaian di Tasi Tolu, bawa daftarnya ke pengadilan dan gugat FDTL. Tapi bung jangan berkecil hati, laporan yang dikeluarkan PBB gak menemukan pembantaian, memang ada satu korban.
Dan yang terakhir, Anda punya masalah dengan Alkatiri yang katanya korupsi, buat investigasi apa-apa saja yang dia korupsi dan bawa ke pengadilan... kalau semua ini gak terbukti, Anda, seperti Jose Matadalan, bukan hanya sedang kebakaran jenggot, tapi juga seperti Salsinha, Railos dan Alfredo, Anda semua kebakaran lobang dubur karena disodomi Xanana... kasihan deh...
Rahung Nasution,Beny agent Bakin yang menyelundup di TL dan penyebar narkoba dari Sumatra ke TL,
ResponderEliminardari tulisan mu,selas seja kamu ketika menulis sedang mabok bersama Altidis minyum bir di Farol tempat kediaman Alkatiri.Atau sedang mentransaksi narkoba,sehingga tulisan mu kayaknya orang yang kurang tidur karena kerjamu mu adalah perdagangan gelap,sihh.
Satu catatan lagi,Rahung Nasution alias coki,lagi bingung dengan sistem organisasi pemerintahan yang berlaku di TL,masa sih Markas Besar F-FDTL pecat Peticioner PM nga bertanggungjawb?Pantas,orang yang lari dari PRD ke PDIP,nga berhasil lari mnumpang di rumahnya Alkatiri melalui ALtidis,ahhaa.Dasar orang batak nga punya princip,juga nga mengerti sistema organisasi politik sendiri,itu laha sampah ideolog yang dibuang di Jogya dan JKt kini mengungsi ke Dili,ahah.
Pangab F-FDTL itu secara struktur itu bertanggung kepada siapa banjat Batak,kepada Menhamkam,Menhamka dibawa PM,siapa PM pada saat Markas F-FDTL pecart Peticioner?Bung Nasution,agent Rahasia dari Bakin dan penyedar Narkoba dari Sumatra ke TL...
Bereliku, sekarang aku baru paham. Ternyata di Forum ini ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang berusaha ngomong dan berdukusi pakai otak. Yang kedua, sejenis Anda ini, selain tukang pitnah, sekaligus ngomong pakai pantat. Kasihan tuh mulut kau, kau gantikan dengan dubur.
ResponderEliminarJelas saja yang kementerian pertahanan ada di bawah Perdana Menteri dan tugas utamanya adalah mempersiapkan regulasi yang akan diajukan ke Parlemen. Sementara, komamandan tertinggi Falintil-FTDL ada ada pada presiden. Ketika itu ya presiden Xanana itu. Baca konstitusi man!
Satu lagi, Anda menuduh saya agen narkoba dan Bakin. Lihat tuh PM Anda, mentalitasnya tidak jauh beda dengan gubernur Indonesia. Listrik rusak ngemis ke SBY. Kalau ke Indonesia liburan sama Wiranto dan Tomy Winata. Ini perdana menteri apa gubernur Indonesia ini?
Orang seperti ini yang Anda dukung?
Gomblok Agent Bakin dan penyebar Narkoba,Rahung Nasution.
ResponderEliminarKamu masih saja gomblok,aku baca Konstituisi RDTL bancat batak dasar pelari politik.
Presiden RDTL sesuia dgn Konstuisi cuman Kamandan Supreme/Panglima tertinggi F-FDTL, nga memiliki kekuasaan executif,yang memiliki itu PM lol,siapa yang secara hierariqui dekat pada F-FDTL adalah Menghamkam,bahkan keduanya (Menghamkam dan Pangab F-FDTL)tinggal di serumah bancat lu.
Kamu ketika menulis itu mabok lu,sedang minum bier karena si Altidis yang traktir yah,itu kan dari uang hasil KKN,bukan?
Orang gombolk seperti kamu mau memberikan pelajaran socialisme kepada bangsa Timro,lebih baik balik ke Batak jual Narkoba bang,,,
Hafuhu Nain
Lagi belajar nulis dalam bahasa Indonesia ya mas? Kalau gak bisa nulis bahasa Indonesia, pakai Tetum saja Bereliku. Aku mengerti kok.
ResponderEliminarAtau memang benar-benar mulut anda gantikan dengan pantat ini? Kalau memfitnah ya mbok yang keren dikitlah.. he he he
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderEliminarKalau pengen tahu sosialisme, gak usah berguru sama orang Batak inilah. Lagian aku bukan guru yang baik. Sahe, Nicolau, Konis dlsb-nya adalah guru yang baik... he he he
ResponderEliminarBelum pernah loh aku buka kursus sosialisme buat bangsa Timor... he he he... gile aja deh!
Secara manusia gitu lho! Pake otak dong ah.. please jangan pake pantat mulu.. ntar modar tuh lobang dubur.. he he he
Dasar orang yang nga punya moral,Rahun Nasution,agent BAKIN dan Penyebar Narkoba.
ResponderEliminarKamu pada waktu nulis,otakmu itu penuh dengan alkoholik tuh,karena setelah mabok minum bir yang di traktir oleh Altidis.
Awas loh,kamu adalah dalan dari permasalahan yang ada di dalam keluarga Altidis,permasalahan apa tau sendiri.
Kenal bai elu,sering ikut diskusi di sahe Group,Fulan Naroman,dll.maka kenal baik lah.
Kamu Rahung Nasution itu,ibaratnya orang yang makan di piring yag perak di piring sendiri,karena apa,gara elu,Altidis sering pukul Istrinya!
Hafuhu Nain
Iya deh-Bereliku orang yang paling punya moral dan manusia yang paling mulia.
ResponderEliminarKasihan orang tua yang melahirkan manusia seperti kamu. Mereka mungkin berharap agar kau bisa jadi manusia, lah ini kayak binatang saja kagak.
Babi misalnya, masih berguna kalau dipotong dan enak kalau dimakan. Nah manusia macam kau ini--apa gunanya ya? ha ha ha ha
Saya jadi kasihan sama saudara-saudara yang aktif memberikan masukan atau komentar di forum ini.
ResponderEliminarMemberikan komentar ya ...pakai otak dong, pakai akal sehat menganalisa sesuatu, masa sih....pakai kata-kata onar yang sebenarnya tidak pantas untuk di muat di forum ini.
Aku salah satu peminat pembaca forum ini mengusulkan agar tolong jangan saling menghina. Saling menghargai itu adalah modal untuk dihargai.
Apa yang pantas untuk dilontarkan kepada para pengkhianat dan penjilat pantat Xanana dan Horta di forum ini hanyalah makian.
ResponderEliminarSekarang lihat bagaimana Xanana-Horta-Alfredo saling sikat dan saling bunuh. APA TINDAKAN INI YANG LEBIH PANTAS?
LOBANG DUBUR!
VIVA PD!
VIVA LASAMA!
VIVA LUCAS DA COSTA!
VIVA SALSINHA!
VIVA ALFREDO!
Eh sudah mati ya? he he he he he
Terlepas dari salah benarnya seorang Alfredo, saya mencatat beliau orang yang sangat berani dan berjiwa pemimpin.
ResponderEliminarDia berani memimpin langsung dengan resiko kehilangan nyawanya, yang mestinya dalam banyak hal, dalam operasi semacam ini, para pemimpin hanya menyuruh anak buahnya saja.
Major Alfredo Reinaldo memang seorang tentara tulen.
Ohya, sebagai orang Indonesia, saya juga sangat menghargai sdr. Bere Liku yang berusaha menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.
ResponderEliminarMemang tidak sempurna, tapi tidak mengapa, karena masih bisa saya dan teman2 orang Indonesia lainnya mengerti.
Sebenarnya kalau dilihat dari kasus atau pun kejadian yang berkaitan dengan krisis dan penderitaan masyarakat di tanah timor leste ini, itu kan bisa dilihat dengan mata kalau masyarakat hanyalah kambing hitam yang bisa diadu kapan saja oleh para leader2x di tanah timor sendiri, karena dimana mana kedamaian atau ketertiban suatu negara hanya akan teratasi kalau para pemimpin menpunyai kapasitas dalam membangun, dan juga mempunyai sebuah kharisma dalam keinginan'nya men'sejahterakan rakyat.
ResponderEliminarMisalpun dikaitkan dengan kasus Mayor Alfredo dan para petisi, sewaktu dalam masa aktif di militer, pemimpin'lah yang harus pintar2 mengelola dan memberi gambaran jelas tentang institusi pertahanan yang kuat, tpi justru sebaliknya MENGHANCUR LEBURKAN INSTITUSI dengan memecat sekian bnyak militer, yang memecahkan REKOR DUNIA, pasca pemecatan militer, "ONLY IN TIMOR LESTE".
Presiden sebagai PANGLIMA TERTINGGI, otak bagian mana'nya yang dia pecahkan untuk mengulas masalah ini.????? "KOSONG" alias "ZERO", karena apa? tidak bisa dan tidak meiliki kapasita untuk menangani, akhirnya yang kena juga kambing2 atau anjing2 asuhannya, dan juga Mari Alkatiri kena, Rogerio lobato kena, sampai akhirnya MAYOR ALFREDO sendiri terperangkap hingga nafas terakhir, yang masih tanda tanya besar "?"..
Jadi pada umumnya Timor Leste sendiri membutuhkan pemimpin yang berbobot dan memiliki jiwa nasinalisme dan benar2 merasa memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin bangsa, bukan para diktator dan para koruptor yang ingin cari nama dan kekeyaan, tapi otak kosong dan penuh dengan sampah.!!
Terima kasih.!!
God Bless Tanah Timor