VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Bloku Unidade Popular Associação Popular Monarquia Timorense Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan Partido Esperança da Pátria Partido Socialista de Timor Partido Desenvolvimento Popular Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste Partido Republicano União Democrática Timorense Partido Democrata Cristão Partidu Movimento Libertasaun Povu Maubere Partidu Libertasaun Popular Partido Democratico União Nacional Democrática de Resistência Timorense Partido Unidade Desenvolvimento Democrático Partido Timorense Democratico Frenti-Mudança Partido Social Democrata Centro Ação Social Democrata Timorense Partido do Desenvolvimento Nacional Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente
NICOLAU LOBATO
“O povo de Timor-Leste está reconstruindo com o seu próprio suor, com o seu próprio sangue uma pátria revolucionaria democrática, uma terra livre para gente livre”.

Espelho da Realidade
A Esperança Nunca Morre
TIMOR-LESTE



Interview with Fernando Lasama de Araujo: On the road to democracy, where the streets have no name
"Meja Bo'ot" sei nakonu ho "bua-malus". Lo'ok ba malu hodi mama hamutuk.
Fretilin
Fretilin - CNRT
Fretilin - PLP
Fretilin - PD
Fretilin - KHUNTO

 
 
   

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009

Lei Pensaun Vitalisia harus direvisi

Undang-Undang Lei Pensaun Vitalisia Harus Direvisi
.
Publik Timor-Leste pasti kaget, heran, dan mungkin juga naik pitam jika membaca artikel Vitor Tavares yang dimuat haria STL, Edisi Rabu (04/02). Vitor mengulas khusus masalah draft Lei Pensaun Vitalisio (gaji pension untuk seorang mantan Perdana Menteri dan pejabat Negara) yang dibuat semasa pemerintahan Fretilin.

Setelah kelompok AMP membentuk pemerintahan dan Xanana Gusmao terpilih sebagai Perdana Menteri, Agustus 2007, Alkatiri, Cs langsung mengajukan draft UU itu kepada Menteri Keungan, Emilia Pires, untuk disahkan segera. Bagi siapa pun yang mencintai negeri ini, membaca draft UU tersebut pasti naik pitam. Karena tuntutannya sangat berlebihan, dan pantas ditolak. Beberapa diantaranya adalah menuntut biaya negara untuk membersihkan rumah kediaman dan mengurus pakaian untuk mantan Perdana Menteri dan pejabat negara.

Negara perlu memberi pengawalan pribadi, penjaga keamanan tetap kediaman mereka, negara perlu membangun kantor dan lengkap dengan komputer dan internet, menyiapkan sekretariat dan sekretaris, penasehat, membeli telemóvel untuk mereka, memberi móbil baru merk Toyota Prado 4 x 4 Diesel atau Toyota Land Cruser 4 x 4. Negara harus membayar iuran listrik, air bersih dan minyak 150 liter untuk digunakan. Jika mereka ingin keluar negeri, Negara harus menanggung biaya pesawat untuk mantan Perdana Menteri bersama keluarganya. Negara harus menyediakan dua orang keamanan selama mereka berada diluar negeri, Negara harus membayar hotel hingga mereka kembali ke Timor-Leste. Negara harus menanggung semua biaya pasport diplomatik dengan status VIP untuk mantan Perdana Menteri dan keluarganya. Negara harus membeli mobil baru dari luar negeri, dan mantan Perdana Menteri memiliki hak membeli satu mobil baru setiap 5 tahun tetapi bebas dari pajak import.

Semua tuntutan itu sangat logis. Berlebihan, bahkan mencabik nurani rakyat Timor-Leste. Bagaimana mungkin Negara baru seperti Timor-Leste mampu memenuhi tuntutan seperti itu. Bayangkan kita baru merdeka, infra-estrutur belum apa-apa. Semua terlihat masih seperti dulu. Sebagian besar rakyat hidup miskin, perekonomian nasional berputar ditempat, angka pengangguran sangat tinggi, setiap tahun tambah berlipat ganda, lapangan kerja tidak ada, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin negara dituntut harus memenuhi semua ketentuan dalam draft UU tersebut. Oke-lah disatu sisi kita bisa memahami, penghormatan terhadap seorang mantan Perdana Menteri dan para pejabat negara. Tetapi isi draft UU itu sangat berlebihan, tidak bermoral. Masa si, satu orang yang jadi Perdana Menteri, keluarganya harus ditanggung negara. Apa untungnya Bari rakyat? Tidak Ada!

Para penyusun draft UU tersebut boleh dibilang bukan orang Timor-Leste tetapi orang Eropa dan Amerika yang “dipanggil” ke Timor-Leste untuk memimpin. Karena itu mereka tidak pernah merasa menderita dengan mayoritas rakyat yang menderita. Mereka hanya berpikir tentang diri dan keluarganya sendiri. Jika draft UU itu tidak direvisi, jangan heran jika muncul gelora rakyat untuk menentang.**

Husi AMI (STL, edisaun 06/02, hal. 14)
-----------------

Victor Tavares IMPLEMENTASAUN LEI PENSAUN VITALISIA HANESAN INSULTA POVO, IMORAL NO ABUZA BA POVO

Martinho G. da Silva Gusmão Lei Pensaun Vitalisia, “Imoral” no “Inkonstitusional” (tan sa OMP la akuza AMP?): Hanoin hamutuk ho Vitor Tavares

Husi Ami STL UNDANG-UNDANG Pensaun Vitalisia HARUS DIREVISI

A. Jose C. Da Cunha Undang-undang Pensaun Vitalisia Lebih Mengutamakan Para Pembesar daripada Rakyat

Filipe Rodriguês Pereira Lei Pensaun Vitalisia: Lei Corupta

Martinho G. da Silva Gusmão Lei Pensão Vitalícia & “Pensão Especial de Subsistência / Sobrevivência” ba Combatentes da Libertação Nacional: Hanoin hikas “Justice as Fairness”

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.